Tim Deklarator Tuding Lambert Jitmau Intervensi Kebijakan Pj Gubernur Papua Barat Daya

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya menuding mantan Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau telah berupaya mengintervensi Pj Gubernur Muhammad Musa'ad.

Oleh sebabnya, tim deklarator pemekaran menggelar aksi demo damai depan kantor gubernur dan sekretariat daerah di Kota Sorong, pada Jumat (13/1/2023) sekira pukul 10.00 WIT.

Baca juga: BREAKING NEWS - Massa Geruduk Kantor Gubernur Papua Barat Daya di Sorong

Baca juga: Abner Jitmau Soroti Pembagian Jabatan Pimpinan OPD Pemprov Papua Barat Daya

Juru Bicara Tim Deklarator Pemekaran, Yanto Amus Ijie menerangkan, aksi yang dilakukan merupakan bentuk dukungan kepada Pj Gubernur Muhammad Musa'ad agar tidak terkontaminasi dengan bisikan dari oknum-oknum yang bersikap sebagai gubernur kecil.

Ia menyebut, mantan wali kota dua periode itu (Lambertus Jitmau) kerap ikut campur dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pj Gubernur Papua Barat.

Pengambilan kebijakan yang dimaksud adalah penempatan pejabat eselon dua di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

"Yang selalu menekan, mengintervensi Pj Gubernur Muhammad Musa'ad dalam setiap kebijakan termasuk penetapan pejabat struktural eselon dua," kata Yanto Amus Ijie selaku koordinator aksi demo damai.

Baca juga: Tim Deklarator Papua Barat Daya Ingatkan Elite Politik Tak Intervensi Penjabat Gubernur

Baca juga: Jubir Tim Deklarator Pemekaran Nilai Kebijakan Pj Gubernur Papua Barat Daya Tak Proposional

Ia mengingatkan Pj Gubernur Muhammad Musa'ad untuk menghindari intervensi pihak luar dalam setiap pengambilan kebijakan demi terselenggaranya roda pemerintahan yang maksimal.

Menurut dia, pembagian jabatan eselon dua pada 22 organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah provinsi telah disusupi kepentingan oknum-oknum tertentu.

Sebab, tak satupun dari tim deklarator yang diberikan kepercayaan mendudukan jabatan kepala salah satu OPD di Pemprov Papua Barat Daya.

"Kami ini yang pertama mendeklarasikan, menggagas, dan mengkonsep Papua Barat Daya, baru kemudian lain-lain ikut," tegas Yanto Amus Ijie.

"Sebagai orang yang bertuhan, orang yang beragama tentu merasa berdosa dalam mengambil kebijakan ini," ungkapnya menambahkan.

Baca juga: Tim Deklarator Sodorkan 8 Nama ke Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk Masuk Kabinet Kerja

Baca juga: Tim Deklarator Sosialisasikan UU Otsus dan Kedudukan DOB Papua Barat Daya ke Masyarakat

Menurutnya, permintaan bagian untuk menduduki jabatan kepala OPD merupakan hal wajar.

Karena tim deklator juga turut berjuang dalam pemekaraan provinsi terbungsu di Indonesia itu.

Semestinya, 15 dari 22 jabatan kepala OPD dipercayakan kepada tiga tim pemekaran.

Selanjutnya akan dibagi menjadi lima jabatan diemban tim deklator, tim presidium lima dan tim percepatan lima.