Pemerintah Impor Beras Menjelang Panen Raya, Petani Mengadu ke KPK

TRIBUNPAPUABARAT.COM, JAKARTA - Puluhan petani dari Cilacap, Jawa Tengah, mengaku ke KPK soal impor beras, Jumat (13/1/2023).

Mereka merasa tersakiti karena impor beras dilakukan menjelang panen raya.

Kebijakan tersebut dianggap akan merusak harga jual beras petani.

Karena itu, para petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Mandiri Pangan itu mendesak KPK untuk menelusuri keberadaan mafia di balik kebijakan impor beras.

"Ketua KPK (Firli Bahuri) segera usut ini, apa ada mafia di sana?" kata Ketua Paguyuban Petani Mandiri Pangan, Muhammad Ilyas, dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Tak Perlu Impor Beras, Jawa Timur dan Jawa Barat Siap Pasok Beras ke Bulog

"Terus terang, kami sangat kecewa. Sejak dulu, kalau sudah impor jelang panen, pasti yang rugi petani karena harga beras jadi murah,” ujarnya.

Menurutnya, masa panen raya diperkirakan Februari sampai Maret 2023.

Dalam rentang itu, impor beras 500.000 ton sudah mengalir ke pasar serta dipastikan berdampak pada penurunan harga beras.

“Kalau alasannya mau nahan harga di pasar (inflasi), kenapa harus mengorbankan petani?"

"Wong pemerintah saja biasa beli murah kok ke petani apalagi dirusak dengan impor begini,” kata Muhammad Ilyas.

Baca juga: Mendag: Tinggalkan Impor Beras, Bulog Wajib Serap Beras dari Petani pada Maret 2023

Ia heran pemerintah menyebut hasil produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan beras domestik.

Selama 2022, ucapnya, rata-rata petani tidak mengalami penurunan hasil panen, justru produksi cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya.

“Tiga tahun tidak ada impor, sekarang tiba-tiba impor padahal hasil panen bagus, ya kan aneh,” ujarnya.

Ia curiga ada pihak yang sengaja memainkan tingkat penyerapan beras petani sehingga cadangan beras pemerintah (CBP) menjadi tidak memadai.

Baca juga: Jokowi Gregetan Beberapa Kementerian Banyak Impor Barang, Ancam Reshuffle: Bodoh Banget Kita Ini

“Mohonlah jangan permainkan petani, sedih Pak. Apa-apa pangan impor padahal dalam negeri melimpah, ujung-ujungnya korupsi,” ucap Muhammad Ilyas.