KPP Pratama Manokwari Canangkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari melakukan pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).

Pencanangan ZI-WBK dilakukan di Hotel Oriestom Bay, Jl Taman Ria Rendani, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, pada Selasa (7/2/2023).

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Papua Barat, Polda Papua Barat, Kodam XVIII/Kasuari, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kejari Manokwari, dan perwakilan perbankan, wajib pajak, dan pemuka agama.

Selain itu, turut hadir perwakilan unit vertikal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Manokwari, antara lain Kepala Kantor Wilayah DJb Papua Barat, Kepala Kantor KPPN Manokwari dan Kepala Kantor Bea Cukai Manokwari.

"Terima kasih atas dukungan semua pihak atas pencangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi," ujar Kepala KPP Pratama Manokwari, Anung Singgih Subagyo.

Baca juga: Target Penerimaan KPP Pratama Manokwari Rp1,52 Triliun, Siapkan Tiga Langkah Dukungan

Dijelaskan, pencanangan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di instansi pemerintah.

Ia optimistis, ZI-WBK pada KPP Pratama Manokwari dapat terwujud dengan modal yang selama ini dimiliki.

"Di antaranya KPP Pratama Manokwari selama tiga tahun berturut turut, pada 2020, 2021 dan 2022 mendapatkan nilai Survei Penilaian Integritas yang sangat baik, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan responden wajib pajak.

"Hal ini merupakan modal yang cukup baik dalam proses pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) di Lingkungan KPP Pratama Manokwari," imbuhnya.

"Hari ini kami mencanangkan ZI-WBK dan memulai proses pembangunannya. Tentu saja kami berdoa, berusaha dan bertekad memperoleh predikat ZI WBK," imbuhnya.

Baca juga: KPP Manokwari Ajak Masyarakat Mulai Validasi NIK Jadi NPWP: Tak Semua Jadi Wajib Pajak 

Dikatakan, pimpinan hingga seluruh jajaran berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dengan melakukan upaya perbaikan dan berinovasi terus menerus pada komponen perubahan reformasi birokrasi.

Hingga nantinya dapat terwujud Wilayah Bebas dari Korupsi dan berkelanjutan pada Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) sebagai Wujud Good Governance .

“Kami mohon dukungan dan support dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Papua Barat agar pembangunan Zona Intergitas Wilayah Bebas Dari Korupsi di KPP Pratama Manokwari dapat berjalan dengan baik dan on the track, Torang Bisa," tutup Anung Subagyo.

(*)