Berita Papua Barat

FKUB Papua Barat Sayangkan Pemprov Tak Dukung Program Kerukunan Umat Beragama jelang Pemilu 2024

Meskipun begitu, Sadrak memastikan FKUB Papua Barat rutin menggelar komunikasi antar umat beragama

Penulis: R Julaini | Editor: Libertus Manik Allo
TRIBUNPAPUABARAT.COM/MARVIN RAUBABA
Ketua FKUB Papua Barat Sadrak Simbiak foto bersama dengan lintas umat beragama di acara 100 Tahun Sang Pelopor Agama Buddha Nusantara, YA Mahabiksu Ashin Jinarakkhita di Pusdiklat Vihara Buddha Prabha, di Rendani, Manokwari, Minggu (5/3/2023) 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Barat berharap, dapat perhatian Pemerintah Provinsi (Pemrov) Papua Barat untuk menjalankan sejumlah program, berkaitan dengan menjaga kerukunan umat beragama menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Ketua FKUB Papua Barat Pendeta Sadrak Simbiak mengatakan, sampai saat ini belum ada anggaran yang dikucurkan Pemprov Papua Barat untuk menjalankan program menjaga kerukunan umat beragama.

Menurutnya, biaya untuk mencegah terjadinya konflik beragama lebih rendah dibandingkan anggaran yang dikeluarkan setelah terjadinya konflik identitas pasca Pemilu.

Baca juga: Pelita FKUB Papua Barat Sosialisasi Moderasi Beragama, Gelar Kegiatan untuk Pemuda Lintas Agama

Baca juga: FKUB Papua Barat Dukung Kebijakan Pemerintah soal PPKM Darurat, Ibadah Bakal Dilakukan dari Rumah

"Kami tidak mendengar ada dukungan (pendanaan) tahun ini," ujar Sadrak Simbiak di Jl Trikora Wosi, Rendani, Minggu (5/3/2023).

Ia mengklaim, pihaknya merupakan forum plat merah. 

Dengan tidak didukung anggaran, ia menilai pihaknya dibiarkan begitu saja.

Hal itu berbanding terbalik dengan periode sebelumnya, saat Gubernur Papua Barat masih dijabat Dominggus Mandacan.

Bahkan, dengan dukungan itu, ia menilai tidak mengherankan pihaknya sempat mendapatkan peringkat ke dua se-Indonesia dalam indeks kerukunan.

Sadrak menilai "investasi" kerukunan ini tidak dipikirkan oleh Pemprov Papua Barat

Sebab, biaya yang dikeluarkan akan lebih berat pasca terjadinya konflik beragama atau indentitas setelah pemilu.

Dibanding kucuran dana diberikan sebelum pemilu.

"Apalagi sudah mau masuk tahun politik. Harusnya terpikirkan bagaimana kita mau membangun komunikasi yang intens agar pemilu berjalan damai," ujarnya.

Ia mengungkapkan, FKUB bekerja dengan sifat preventif. 

Dimana, pihaknya ingin giat dalam meningkatkan dialog lintas agama.

Meskipun begitu, Sadrak memastikan FKUB Papua Barat rutin menggelar komunikasi antar umat beragama.

"Hingga kini situasinya masih kondusif karena komunikasi kita masih intens," pungkasnya.

(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved