DPRD Kota Sorong Tinjau Rumah Sakit Sele Be Solu Setelah Terima Keluhan Masyarakat

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Komisi I DPRD Kota Sorong, Papua Barat Daya, meninjau layanan di ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Sele Be Solu, Rabu (17/5/2023) pagi.

Ketua Komisi I DPRD Kota Sorong, Muhammad Taslim, mengatakan peninjauan itu berawal dari keluhan masyarakat mengenai pelayanan di IGD Rumah Sakit Sele Be Solu tidak maksimal.

Berdasarkan keterangan Direktur RS Sele Be Solu, Muhamad Taslim mengatakan aktivitas layanan kesehatan di RS cukup padat, kunjungan menembus 200 sampai 250 pasien per hari.

"Apalagi sudah jadi ibu kota provinsi tenaga dokter terbatas sehingga konsen Komisi I untuk menyampaikan  kepada Pj Wali Kota maupun Pj Gubernur," katanya.

Selain itu ucapnya, persoalan antrean di RS Sele Be Solu juga sempat viral karena lama.

Baca juga: Tingkatkan Akreditasi RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, Buat Komitmen Bersama Target Paripurna

Ternyata memang setelah cek, ada perbaikan sistem dan kurangnya tenaga dokter ahli.

"Memang keadaan begitu karena kurang dokter ahli sehingga ada pasien tunggu dari jam tuju pagi sampe jam empat sore," ujar Muhamad Taslim.

Ia menambahkan termasuk insetif, tenaga kesehatan juga menjadi perhatian yang disampaikan ke DPRD.

Tenaga kesehatan meminta agar insetif mereka diberikan setiap bulan tapi aturan Pj Wali Kota diberikan tiga bukan sekali.

Pemerintah Kota Sorong baru membayar insetif sampai Januari 2023, sementara hingga Mei 2023 belum.

Baca juga: Sejumlah Nakes di RSUD Sele Be Solu Sorong Belum Terima Insentif Selama 10 Bulan

"Mereka ini pejuang kemanusiaan jadi memang harus tiap bulan diperhatikan. Masalah ini juga akan kami sampaikan ke Pj Wali Kota nanti," ujarnya.

Ia mengatakan RS Sele Be Solu sekarang berada di bawah Pemerintah Kota Sorong dan Papua Barat Daya.

Karena itu, masalah ini menjadi tanggung jawab Pj Wali Kota Sorong dan Pj Gubernur juga perlu turun tangan.

Satu di antaranya juga menambah fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit.

"Salah satu soal tempat tidur ada yang sampai tidak dapat. Saya kira ini Gubernur juga perlu turun tangan," kata Muhamad Taslim.