40.000-an Anak Tak Sekolah dan Kekurangan Guru di Papua Barat, Ini Saran Akademisi Unipa ke Pemda

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memimpin penyusunan rencana program dan dukungan pendanaan untuk keperluan rekrutmen dan pelatihan guru.

Dengan melibatkan gereja atau lembaga-lembaga keagamaan dan sekolah-sekolah guru atau pendidikan agama (STT,STPK,STAIN, dll) untuk juga menjadi penyelenggara pendidikan guru.

Baca juga: Romer Tapilatu: Perlu Perbaikan Infrastruktur Sekolah dan Didukung Guru dengan Kualitas Mumpuni

Hasil penelitiannya menunjukkan, Papua Barat membutuhkan setidaknya 2.709 guru yang tersebar di tujuh kabupaten.

Dari segi pendanaan, ia merasa optimistis lantaran dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan Papua pada 2023 mencapai lebih dari 63 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya.

Hal ini berimbas pada dana untuk pendidikan pun meningkat.

Dalam kerangka Otsus Papua, dana pembangunan pendidikan berasal dari dana Otsus (1,25 persen dari plafon DAU nasional) dan DBH migas (khusus Provinsi Papua Barat), serta dana tambahan infrastruktur.

“Anggaran meningkat, artinya kinerja pembangunan pada umumnya dan pembangunan pendidikan pada khususnya di Tanah Papua harus meningkat,” kata Agus Sumule.

Ia menegaskan anggaran pendidikan yang mencapai triliunan mesti diprioritaskan untuk mengadakan pendidikan yang bermutu, guru yang cukup, yang didukung dengan infrastruktur transportasi, energi listrik, air bersih, telekomunikasi atau internet dan sanitasi lingkungan sekolah-sekolah.

Selain itu, perlu pembangunan fisik dan pengadaan bahan dan peralatan seperti pembangunan rumah guru, pembangunan atau perbaikan fasilitas gedung sekolah, seperti kantor kepala sekolah atau guru, perpustakaan, laboratorium, MCK, dapur, ruang makan, ruang loker murid.

Seragam dan sepatu, peralatan tulis, buku referensi, komputer, serta suplemen terhadap bahan makanan yang disiapkan oleh para orang tua, dan hal-hal lain yang penting dilakukan agar program sekolah sepanjang hari bisa mulai dilaksanakan.

“Pendidikan yang bermutu harus hadir di semua distrik dan semua kampung atau kelurahan. Tidak boleh ada satu anak pun yang tertinggal,” kata Agus Sumule.