Dinas PUPR Papua Barat Ungkap Kendala Bangun Jaringan Pipa Air Minum di Fakfak

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Pada tahun ini Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Papua Barat akan membangun 40 atau lebih sambungan rumah (SR) sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten Fakfak.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Papua Barat Eduardus Heleseren mengatakan, pembangunan jaringan perpipaan di Fakfak terkendala jarak dari sumber air baku.

“Karena jaraknya jauh dari sumber air baku, sehingga butuh banyak pengadaan pipa,” ungkap Eduardus Heleseren saat diwawancarai TribunPapuaBarat.com di ruang kerjanya, Rabu (23/8/2023).

Baca juga: Dinas PUPR Papua Barat Bakal Bangun Resevoir dan Instalasi Jaringan Pipa di Kampung Masabui

Baca juga: Semester 1 2023, Dinas PUPR Papua Barat Sudah Bangun Jaringan Perpipaan Air Minum di Lima Kabupaten

Ia menyebut, untuk lokasi pembangunan jaringan perpipaan SR, Dinas PUPR Papua Barat diarahkan oleh Pemda Kabupaten Fakfak.

Kendati terkendala jarak ke sumber air baku, ia mengaku pekerjaan pembangunan air minum sudah mencapai 30 persen.

Serta, akan terus diburu hingga rampung di akhir tahun (pekerjaan single year).

“Pekerjaan pembangunan air minum dilakukan di semua kabupaten se-Papua Barat,” jelasnya.

Ia menyebut, rata-rata di tiap kabupaten dibangun 30-40 SR tergantung kebutuhan dan kemampuan anggaran.

Ia membeberkan, pagu anggaran penyediaan air minum di tiap kabupaten bervariasi. Mulai dari Rp 1 miliar, 1,5 miliar hingga 2,5 miliar.

Sementara di Kabupaten Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat, pagu anggaran penyediaan air minum mencapai lebih dari Rp 6 miliar.

Sehingga, ucapnya, secara keseluruhan pagu anggaran untuk penyediaan air minum pada tahun ini di Provinsi Papua Barat mencapai Rp 19 miliar.

“Sambungan untuk satu rumah kira-kira menghabiskan 60 juta (rupiah),” ujarnya.

Menurut dia, jika satu rumah beranggotakan lima orang, maka dengan 40 SR, sudah memenuhi kebutuhan air minum untuk 200 jiwa.

Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan air minum satu kampung.

Ia menyebut, menyediakan air minum merupakan satu dari standar pelayanan minimal Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Papua Barat.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target akses universal atau 100 persen sektor air minum tercapai pada 2024.

(*)