Papua Barat Kategori Rawan Lima di Pemilu 2024, Bawaslu Cegah Potensi dari Penetapan DCT

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Barat terus melakukan upaya pencegahan dan evaluasi berkala terhadap berbagai potensi pelanggaran pada tahapan Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie mengatakan, bahwa dalam peta kerawanan pemilu 2024 secara Nasional, Papua Barat berada pada kategori lima (rawan lima).

"Papua Barat masuk peringkat lima untuk kategori daerah rawan dengan isu SARA," ujar Elias kepada wartawan di Markas Polda Papua Barat di Manokwari, Kamis (19/10/2023). 

Baca juga: Arifin Takamokan Berkomitmen Jadikan Bawaslu Sebagai Rumah Keadilan Pemilu Warga Fakfak

Baca juga: Bawaslu Sebut Belum Ada Temuan Pelanggaran Pemilu di Manokwari: Fokus Pasal 280 UU Pemilu

Meski demikian, sebut Elias, Bawaslu akan berupaya maksimal untuk menekan indeks kerawanan pemilu 2024 itu.

"Salah satu potensi ada pada penetapan daftar calon tetap (DCT) nanti. oleh karena itu pengawasan dan pencegahan kami tingkatkan mulai dari sekarang," katanya. 

Ia lalu mengimbau kepada Bawaslu di 7 Kabupaten agar mengantisipasi potensi protes dari calon legislatif (caleg) kontestan Pemilu 2024 yang tidak memenuhi syarat atau TMS pada penetapan DCT. 

"Tidak saja di Bawaslu Provinsi, tetapi kami juga memonitor sampai ke Bawaslu 7 Kabupaten agar tingkatkan pengawasan dan pastikan siap menghadapi potensi protes dari calon TMS," ujar Elias.

Berdasarkan hasil pengamatan Bawaslu, bahwa ada sejumlah kepala kampung yang masuk dalam Rancangan DCT dan masih dalam proses pengunduran diri dari instansi pemerintah terkait. 

"Semoga dalam waktu singkat menjelang 3 November 2023 nanti, semua calon legislatif di Papua Barat bisa memastikan diri tercatat dalam DCT Pemilu 2024," ujarnya.

(*)