BPOM Manokwari Lakukan Monitoring dan Evaluasi Gerakan Keamanan Pangan Desa di Fakfak

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Dalam Mewujudkan keamanan pangan, Balai POM di Manokwari melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) di Kabupaten Fakfak Papua Barat. 

Pantauan TribunPapuaBarat.com Rabu (25/10/2023), monev GKPD tersebut dilangsungkan di Ballroom Hotel Grand Papua Fakfak Papua Barat. 

"Kami memang dalam pelaksanaan monev ini menyasar 2 kelurahan di Fakfak yaitu Kelurahan Dulanpokpok dan Fakfak Utara," kata Ketua Tim Infokom Balai POM Manokwari, Budi Triyanto kepada TribunPapuaBarat.com di Fakfak.

Baca juga: Lima Kabupaten Ikut Keamanan Pangan, Gustaf Sesa: Libatkan Pengusaha Pemula dan Sertifikasi

Baca juga: Keamanan Pangan Papua Barat, Ajang Promosi dan Informasi Pangan Segar dan Olahan

Budi menyebutkan, selain monev dilakukan pula intensifikasi pengawasan GKPD tahun 2023 untuk 2 kelurahan tersebut.

"Ini kita lakukan sebagai upaya dalam mewujudkan keamanan pangan, pada lingkungan desa yang telah diintervensi selama tahun 2023 ini," tuturnya. 

Dengan adanya monev GKPD yang dilakukan ini dikatakannya bertujuan, agar masyarakat desa memiliki pengetahuan dan pemahaman. 

"Terutama mengenai penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan dan meningkatkan kepedulian, terhadap keamanan pangan," tandasnya.

Tak tanggung-tanggung, seluruh kader GKPD berjumlah 40 orang dilibatkan dalam kegiatan itu.

"Para kader ini berasal dari kader ibu rumah tangga atau PKK, remaja, sekolah yang di dalamnya termasuk guru, siswa dan pengelola kantin sekolah," rincinya.

Lanjut Budi, ada juga yang berada dari ritel, pelaku usaha siap saji, rumah makan dan industri rumah tangga pangan. 

"Kegiatan ini dilakukan dengan mendengarkan pemaparan materi, terkait hasil dari fasilitasi yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Desa," ujarnya.

Tak hanya itu saja, dilakukan pula pemaparan terkait rencana aksi keamanan pangan desa yang telah disusun oleh masing-masing kelurahan.

Adapun rencana aksi yang disusun untuk jangka waktu selama satu tahun ke depan. 

"Dengan adanya kegiatan ini diharapkan desa yang sudah diintervensi, dapat memaparkan rencana program keamanan pangan mandiri yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya," harap Budi. 

Ia mengatakan, program keamanan pangan dapat dimasukkan ke dalam APBD Desa atau diintegrasikan dengan program rutin di desa atau kelurahan. 

"Misalnya saja Posyandu atau program lainnya seperti program penurunan stunting, sehingga implementasi keamanan pangan tetap terlaksana," tutupnya.

(*)