Lantik 4.711 KPPS, Christin R Rumkabu Komitmen Tidak Ada PSU di Pemilu 2024

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Sebanyak 4.711 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, resmi dilantik pada Kamis, (25/1/2024).

Pelantikan KPPS dilakukan serentak di seluruh Indonesia, dilanjutkan dengan aksi penanaman pohon.

Di Kabupaten Manokwari total memiliki 173 panitia pemungutan suara (PPS) di 673 tempat pemungutan suara (TPS), dengan tiap TPS memiliki tujuh orang anggota KPPS.

Baca juga: Christin Ruth Rumkabu: Pers Jadi Garda Terdepan Sampaikan Informasi Pemilu ke Masyarakat

Baca juga: Rekrutmen Anggota KPPS Manokwari 100 Persen, Begini Keterangan Christin Ruth Rumkabu

Seremoni pelantikan terjadi di lima titik berbeda di Kabupaten Manokwari, yakni pelantikan 2.541 anggota KPPS di Distrik (Kecamatan) Manokwari Barat dan Distrik Manokwari Timur bertempat di Gedung Olahraga Sanggeng.

Di lokasi yang sama, hadir Bupati Manokwari Hermus Indou, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Christin R Rumkabu, Ketua KPU Provinsi Papua Barat Paskalis Semunya dan Forkopimda Kabupaten Manokwari.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Manokwari Christin R Rumkabu memerinci, ada 574 orang anggota KPPS Distrik Manokwari Selatan yang juga dilantik bertempat di aula BPSDM Provinsi Papua Barat.

Ada juga 175 anggota KPPS Distrik Tanah Rubuh yang melakukan pengambilan sumpah janji dan pelantikan bertempat di Distrik Tanah Rubuh.

“Di halaman kantor Distrik Manokwari Utara ada 161 orang KPPS yang dilantik,” ujar Christin R. Rumkabu dalam sambutannya.

Ia melanjutkan, lokasi pelantikan lainnya yaitu di lapangan sepak bola Aimasi SP 3 Prafi.

Di situ, ada 1.260 orang anggota KPPS yang dilantik berasal dari Distrik Warmare, Prafi, Masni dan Sidey.

Christin menegaskan, pihaknya telah berkomitmen bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada Rabu, (14/2/2024), itu cukup sekali melakukan pemungutan suara.

Artinya, dalam Pemilu 2024 tidak ada pemungutan suara ulang (PSU).

Untuk mewujudkannya, menurut dia, anggota KPPS merupakan ujung tombak yang memiliki peran strategis sebagai penyelenggara Pemilu.

Maka dari itu, dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang bekerja profesional, independen dan berintegritas.

“Bapak/ibu KPPS yang sudah diambil sumpah dan janji bertanggung jawab untuk mengawasi, tetapi juga untuk melaksanakan tahapan pemungutan suara, perhitungan suara dan perolehan hasil yang akan dilaksanakan di tingkat TPS,” urainya.