Elias Idie Ingatkan Jajaranya Tegak Lurus, Kekecewaan Masyarakat Berasal dari Kerja Tak Profesional

TRIBUNPAPUABARAT.COM, TELUK BINTUNI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menutup kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Bagi Bawaslu Kabupaten se-Papua Barat di Kabupaten Teluk Bintuni.

Penutupan dilaksanakan di salah satu warung makan di Bintuni, Jumat (26/7/2024) malam.

Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, menyatakan pasca penutupan kegiatan rakor penguatan kapasitas, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan Bawaslu tingkat kabupaten di seluruh Papua Barat.

Baca juga: Netralitas Harga Mati, Jusak Ayomi Pastikan Akan Seleksi Ketat Laporan Perkara Terkait Pilkada

Baca juga: Jusak Elkana Ayomi Beberkan Program Kejari Teluk Bintuni 2024: Dari Pilkada hingga Tipikor

Ketua dan anggota Bawaslu kabupaten di Papua Barat diminta menjaga solidaritas kelembagaan.

Selanjutnya, Bawaslu kabupaten diminta melakukan monitoring dan supervisi secara berkelanjutan. 

Tujuan dari itu, untuk memperkuat pengawas Pemilu tingkat distrik terutama dalam tahapan Pilkada yang sedang berjalan.

"Yang diperkuat adalah bagaimana mereka di tingkat distrik, taat regulasi. Sehingga melakukan itu (pengawasan) tidak keluar dari relnya," jelas Elias Idie.

Menurutnya, jika pengawas Pemilu tingkat bawah tidak diperkuat secara regulasi dan aturan, dikhawatirkan ada kekeliruan dalam pelaksanaan pengawasan.

Bawaslu kabupaten juga diingatkan, dalam pengawasan tahapan Pilkada, menggandeng pihak pemangku kebijakan daerah setempat.

Elias Idie mencontohkan, isu-isu yang berkembang dan berpotensi terjadi di Pilkada adalah soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Bagaimana kemudian Bawaslu harus bermitra dengan pemerintah daerah setempat, forum-forum sosialisasi terkait aturan, regulasi, larangan soal ASN bersikap tidak netral, itu harus disikapi. Termasuk dengan menggandeng TNI dan kepolisian," katanya lebih lanjut.

Bawaslu kabupaten juga diharapkan menjalani pengawasan berjenjang, seperti tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang baru saja usai serta proses rekapitulasi jelang pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Elias mengungkapkan, pihaknya memiliki sejumlah catatan evaluasi atas proses pemutakhiran data yang sedang berjalan.

Ia meminta Bawaslu kabupaten secara komprehensif dan berjenjang, data terus diperjuangkan selama pekerjaan yang dilakukan itu benar.

Bawaslu di tingkat bawah yang menemukan kendala dimintanya melakukan koordinasi secara kelembagaan.