BMKG Papua Imbau BPBD Fakfak Bentuk Warga Siaga Bencana, Wujudkan Resilient City

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - BMKG Papua Imbau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Fakfak bentuk warga siaga bencana.

Penanggung Jawab Tim Layanan Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Papua Hidayanti mengatakan, imbauan itu untuk menciptakan Fakfak sebagai daerah resilient city.

Sebagai informasi, resilient city merupakan sebuah teknik penyelenggaraan ruang perkotaan yang dapat bertahan dan beradaptasi menghadapi segala gangguan ataupun tekanan yang memiliki korelasi dengan konsep pembangunan kota yang berkelanjutan (Sustainable Development), yaitu inovasi, mitigasi, dan adaptasi.

Baca juga: BMKG Torea Fakfak Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Signifikan 1 Minggu ke Depan, Ada Potensi Bencana 

Baca juga: BMKG dan Warga Fakfak Selatan Sepakat Rumah Negara 01 Jadi Tempat Evakuasi Sementara dari Tsunami 

"Melalui surat rekomendasi, tentunya kami mendorong semua pihak termasuk BPBD Kabupaten Fakfak dan Pemkab untuk menciptakan masyarakat siaga bencana, khususnya tsunami," ujar Penanggung Jawab Tim Layanan Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami, Hidayanti dalam forum giat sekolah lapang gempa bumi dan tsunami yang diikuti lintas stakeholder dan masyarakat Kabupaten Fakfak di Gedung Wintder Tuare, Fakfak Papua Barat, Kamis (22/8/2024).

Penerapan konsep resilient city sangat penting mengingat posisi kebanyakan kota-kota di Indonesia yang tidak terlepas dari berbagai jenis ancaman bencana alam dan bencana akibat perilaku manusia.

Hidayanti menyebutkan dalam menciptakan  masyarakat siaga tsunami tentunya membutuhkan peran semua pihak terkait. 

"Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, sehingga ini semua harus berperan, karena bencana tentunya datangnya tak bisa diprediksikan, terlebih gempa bumi dan tsunami," paparnya. 

Ia menuturkan, tim siaga bencana di kampung atau kelurahan se-Kabupaten Fakfak harus ada, dan diketahui oleh kepala distrik atau perangkat kampung. 

"Komunitas kampung diharapkan bisa melakukan penyusunan Peta Bahaya Tsunami berdasarkan pemodelan inundasi dibantu oleh Pemerintah Daerah dan BMKG," jelasnya. 

Dikatakannya, dalam rekomendasi masyarakat siaga tsunami juga tercantum komunitas kampung perlu untuk melengkapi data penduduk di wilayah rawan yang terdokumentasikan dengan baik. 

"Komunitas kampung didukung oleh Pemerintah Daerah perlu untuk memperbaharui dan melengkapi papan informasi tsunami," katanya. 

Lanjutnya, komunitas kampung juga diharapkan bisa menginvetarisir seluruh sumber daya ekonomi, sosial, infrastruktur, dan politik yang mendukung pengurangan risiko bencana dalam sebuah dokumen. 

"Kemudian peta evakuasi tsunami yang telah dibuat oleh BMKG, perlu didiskusikan lebih lanjut dan disosialisasikan oleh seluruh masyarakat dan dibantu BPBD," katanya. 

Selanjutnya, komunitas perlu untuk memanfaatkan dan mengelola secara rutin media sosial sebagai sarana distribusi materi edukasi. 

"Tak hanya itu, komunitas perlu untuk mempunyai agenda rutin kegiatan pendidikan dan kesiapsiagaan secara mandiri dengan melibatkan perangkat kelurahan," ucapnya. 

Pihaknya juga menyarankan, komunitas siaga bencana harus terlibat dalam kegiatan pelatihan simulasi evakuasi tsunami setiap tahun, untuk melatih sistem peringatan dini tsunami dari hulu hingga hilir. 

"Komunitas siaga bencana di kampung-kampung harus memanfaatkan momen HKBN setiap 26 April untuk melakukan latihan simulasi gempabumi dan tsunami secara mandiri," paparnya. 

Lalu yang terakhir, dikatakannya, komunitas perlu untuk segera dapat menyusun dokumen rencana kedaruratan. 

(*)