Skema TPP dan Penyusutan Luas Wilayah Fakfak Jadi Materi Saling Serang Kedua Paslon di Debat Pertama

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Skema pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan penyusutan luas wilayah di Kabupaten Fakfak Papua Barat menjadi materi saling serang antara kedua paslon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak 2024 - 2029 pada debat Pilkada. 

Pertanyaan soal cara skema TPP saat dibatasi oleh peraturan pemberian TPP dilontarkan oleh Calon Bupati nomor urut 01, Untung Tamsil kepada Calon Bupati nomor urut 02, Samaun Dahlan. 

"Saya minta bapak tolong berikan skema penyaluran TPP seperti apa saat peraturan yang membatasi hal itu," ujar Untung Tamsil dalam forum debat dengan nada menghentak. 

Baca juga: Dikelilingi Hutan Hujan Tropis Papua, Lokasi Debat Kandidat Pilkada Fakfak Dijaga Tiga Lapis

Baca juga: Debat Publik Pertama Pilkada Fakfak 2024, Hendra J C Talla: Kerja Baik Tuhan Sayang

Mendengar pertanyaan dari Untung Tamsil, Samaun Dahlan langsung menjawab bahwasanya sebagai seorang kepala daerah tentu punya kewenangan. 

"Sehingga saya berpikir meskipun terhimpit denga peraturan tetapi saya bisa menerbitkan peraturan bupati agar TPP bisa segera dicairkan dan tidak perlu ada pemotongan," tandasnya. 

Dikatakan Samaun Dahlan, persoalan TPP merupakan hak bagi para ASN sehingga berbicara soal hak tentu harus dibayar tuntas. 

"Ini orang punya hasil keringat, untuk itu Santun optimistis apabila Insha Allah terpilih maka kami akan menyelesaikan persoalan tersebut menghadirkan TPP tepat waktu," sebutnya dengan optimis. 

Kemudian, Samaun Dahlan juga menyoroti soal luas Kabupaten Fakfak yang semula 14.320 Km⊃2; dan telah mengalami penyusutan. 

"Saya perlu bertanya, kaitan dengan pentingnya komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam melindungi wilayah administratif yang menjadi milik Kabupaten Fakfak secara keseluruhan sesuai UU," katanya. 

Ia menyebutkan, perlu untuk mempertanyakan soal luasan Kabupaten Fakfak dikarenakan luas wilayah Kabupaten Fakfak telah turun dari 14.320 Km⊃2;. 

"Pada tahun 2022 itu terjadi penurunan sekiranya 4.457 Km⊃2;, sehingga bagian ini kami perlu penjelasan," tandasnya. 

Lalu dalam forum, Untung Tamsil menjawab bahwasanya pihaknya sebetulnya hanya mencoba menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya. 

"Saya mau sampaikan kaitan dengan luasan wilayah Fakfak, kami hanya melanjutkan batas-batas administratif Kabupaten Fakfak dan Kaimana serta dengan Bintuni," tandasnya. 

Persoalan batas wilayah Fakfak dengan Kaimana, dikatakan pihaknya telah dirumuskan yang nantinya setelah diberikan kesempatan kembali akan duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut. 

"Tentu sama halnya dengan Bintuni, kami perlu mempertegas batas-batas administratif wilayah kita dengan wilayah masyarakat hukum adat kita,"  kata Untung Tamsil.

(*)