Mendagri : Mustahil Ada Pelantikan Serentak 545 Kepala Daerah, Teringat Kasus Yalimo Papua

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyatakan pelantikan kepala daerah tidak mungkin serentak di 545 daerah. 

Apalagi, ucapnya, masih ada sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Dalam undang-undang itu tidak diatur mengenai pelantikan serentak harus satu kali atau dua kali. Yang jelas tidak mungkin terjadi pelantikan serentak 545 daerah," katanya dalam rapat dengan Komisi II DPR, Rabu (22/1/2025). 

Ia menyebut ada beberapa faktor lain yang membuat pelantikan kepala daerah tidak dapat serentak.

"Pemungutan suara ulang, perhitungan suara ulang dan force majeure misalnya bencana. Jelas itu membuka potensi untuk tidak terjadi pelantikan serentak," kata Tito Karnavian. 

Ia mencontohkan pengalaman ketika pasangan calon mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada yang berdampak pada perubahan jadwal pelantikan kepala daerah. 

Misalnya, MK pernah memerintahkan pemilihan ulang untuk Pilkada Kalimantan Selatan.

Baca juga: Paskalis Semunya: Pilkada Serentak di Papua Barat Sangat Berkesan dan Berprestasi

Hasil pemilihan ulang tersebut kembali digugat. 

Hasil gugatan, digelar lagi pemilihan ulang 8 bulan berselang.

Persoalan serupa pernah terjadi pada sengketa Pilkada Yalimo (Papua Pegunungan saat ini) yang kemudian berakhir konflik.

"Yang paling fenomenal adalah kasus Yalimo, Papua. Perintah dari keputusan MK, itu harus dilaksanakan Pilkada diulang dari awal, yaitu pendaftaran," kata Tito Karnavian.

Setelah itu, terjadi konflik bakar-bakaran yang berakhir satu tahun tiga bulan.

Para Rabu, Tito Karnavian bersama KPU dan Komisi II DPR mengikuti rapat kerja untuk menentukan jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mendagri Sebut Mustahil 545 Kepala Daerah Dilantik Serentak"