Anak Muda Fakfak Ini Kritisi Kebijakan Pemotongan Dana Otsus Papua

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Salah satu Anak Muda Fakfak, Zulkifli Patipi mengkritisi kebijakan Pemerintah Pusat soal efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pemotongan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. 

Itu disampaikan Zulkifli Patipi kepada TribunPapuaBarat.com di Fakfak Papua Barat, Minggu (2/3/2025). 

"Untuk diketahui, total dana Otsus Papua mencapai Rp900 miliar, namun setelah adanya keputusan pemerintah pusat, jumlahnya kini berkurang menjadi sekitar Rp800 miliar lebih," jelasnya.

Baca juga: Beasiswa KIP dan LPDP Tidak Kena Efisiensi Anggaran

Baca juga: BWS Papua Barat-Papua Barat Daya Tunggu Hasil Final Efisiensi Anggaran, Program Akan Disesuaikan 

Zulkifli menyebutkan yang diketahuinya, dana Otsus di Papua mengalami pemotongan sekitar Rp 19 miliar.

"Ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam rasionalisasi anggaran secara nasional Pemangkasan anggaran ini dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran pemerintah," ujarnya. 

Dikatakannya, pemangkasan anggaran ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penghematan anggaran.

"Pemangkasan anggaran ini juga dilakukan terhadap beberapa daerah otonomi misalkan  DIY Yogyakarta yang di mana dipangkas sebesar Rp 200 miliar dari pagu awal Rp1,2 triliun," tuturnya. 

Ia sangat menyayangkan kebijakan Pemerintah Pusat tersebut, karena dengan pemotongan ini akan sangat berdampak pada pembangunan. 

"Bukan hanya sekadar infrastruktur melainkan pendidikan, kesehatan dan bidang-bidang krusial lainnya akan ikut terdampak," ucapnya. 

Lanjut Zulkifli mengatakan, hal ini mengindikasikan ketidakadilan karena pemerintah mengambil bagian yang bukan haknya.

"Perlu kita ketahui sendiri Kabupaten Fakfak  bahkan sampai pada beberapa daerah di Tanah Papua mereka menolak tegas Program Makan Bergizi Gratis (MBG)," klaimnya. 

Ia menyebutkan, ini dikarenakan pihaknya bukan butuh program itu melainkan Program Pengembangan Pendidikan Gratis mulai dari TK atau Paud hingga perguruan tinggi baik swasta maupun negeri di Indonesia. 

Pihaknya menekankan, masyarakat di Papua butuh sekolah gratis bukan hanya makanan gratis.  

Ia juga mengemukakan, ada 5 faktor yang perlu menjadi perhatian dan dilaksanakan yaitu:

1. Pemberian simulasi pendidikan sesuai tahapan perkembangan anak atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).