Presma UNIPA Tolak Revisi RUU TNI, Ancaman terhadap Demokrasi dan Masa Depan Bangsa

5. Aspek Politik, Revisi ini juga memperburuk situasi politik dengan memperpanjang pengaruh kekuasaan yang tidak seimbang. Aparat militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM masih memiliki kekuasaan, yang menyebabkan sistem hukum menjadi tidak efektif dan cenderung menguntungkan segelintir orang yang berkuasa.

Oleh karena itu, Yenuson meminta DPR RI untuk membuka mata dan mendengarkan suara rakyat yang menentang RUU TNI. 

Ia menegaskan bahwa RUU ini, baik dari sisi formil maupun material, cacat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.

"Jika DPR terus memaksakan RUU ini, maka kita akan menghadapi kerusakan lebih lanjut pada sistem demokrasi di Indonesia," ujar Yenuson, dengan tegas.

Dengan berbagai alasan yang disampaikan, Yenuson Rumaikeuw mengajak seluruh pihak, khususnya generasi muda, untuk menyuarakan penolakan terhadap RUU TNI demi menjaga masa depan Indonesia yang lebih demokratis dan adil.

(*)