Hari Otda 2025, Joko Lingara Sampaikan 7 Poin Strategis

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29.

Upacara tersebut dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni, Joko Lingara dan berlangsung di lapangan Kantor Bupati Distrik Manimeri, Jumat (25/4/2025).

Dalam kesempatan itu juga, Wabup Joko Lingara membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca juga: Hari Otda ke-29, Wagub Lakotani: Perlu Ada Peningkatan Layanan yang Cepat dan Berkualitas

Baca juga: Peringatan Otda Tahun 2024, Jacob Fonataba Ungkap Pemda Terus Data Potensi Ekonomi Hijau Papua Barat

Tito menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers serta seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Hari otda kali ini mengangkat tema, sinergi pusat dan daerah membangun nusantara menuju Indonesia Emas 2045”.

Tema tersebut, menegaskan pentingnya hubungan harmonis dan konstitusional antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan berdaulat, terutama di bidang ekonomi, teknologi, pendidikan dan kebudayaan.

Selain itu, ditekankan pula pentingnya penguatan kelembagaan digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas. 

Pemerintah daerah diharapkan menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal.

“Selamat Hari Otonomi Daerah ke-29. Semoga penyelenggaraan pemerintahan semakin prima dan kesejahteraan masyarakat semakin merata di seluruh pelosok Nusantara,” tutup Joko Lingara.

Pada kesempatan Joko Lingara juga membacakan tujuh poin strategis amanat mendagri yakni:

1.Mewujudkan swasembada pangan dan energi.

2.Pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

3.Pemerintahan yang transparan, bebas korupsi, dan berintegritas.

4. Pengembangan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja.

5.Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

6.Pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau.

7.Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

(*)