Berita Papua Barat
Gerindra Papua Barat Desak Tambang Emas Ilegal Ditutup: Bakal Laporkan ke Presiden Prabowo
Bukti itu mencakup daftar nama penambang, aliran setoran, hingga oknum penerima.
Penulis: Aldi Bimantara | Editor: Libertus Manik Allo
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Otoritas Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Papua Barat mendesak tambang ilegal ditutup sebab tidak berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diduga kuat oknum aparat turut terlibat.
Itu disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat, David Alexander Baru kepada TribunPapuaBarat.com di Manokwari Papua Barat, Rabu (4/6/2025).
"Kami mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat untuk segera menutup aktivitas tambang ilegal yang marak di wilayah tersebut (Manokwari)," tuturnya.
Baca juga: Raja Ampat Warisan Dunia yang Harus Dijaga Bukan Koloni Tambang
Baca juga: Soal Tambang Emas Ilegal di Teluk Etna, Ini Kata Hasan Achmad
Ia menilai praktik tersebut tidak memberikan kontribusi PAD maupun pemasukan untuk negara, namun justru dinikmati oleh sejumlah oknum aparat.
"Peristiwa kemarin di Pegunungan Arfak jadi pintu masuk untuk mengusut tambang ilegal. Itu bukti negara, dalam hal ini lemah dalam pengawasan. Ada apa?" kata David bertanya dengan nada heran.
David menegaskan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas insiden di Pegunungan Arfak (Pegaf) yang menyebabkan kematian para penambang.
Ia mempertanyakan kenapa pihak yang diduga memerintahkan aktivitas tambang, justru belum diamankan.
"Kenapa yang suruh tambang di atas tidak ditangkap? Ada apa? Harus jelas siapa yang bermain," tegasnya.
Menurutnya, Gerindra Papua Barat telah menerima data dan bukti dari lembaga intelijen terkait aktivitas tambang ilegal tersebut.
Bukti itu mencakup daftar nama penambang, aliran setoran, hingga oknum penerima.
"Ada anggota yang masih punya hati jujur, integritas tinggi, cinta tanah air, dan setia pada Presiden Prabowo. Mereka memberikan bukti-bukti ke kami," ujarnya.
David juga menyinggung dugaan keterlibatan sejumlah oknum aparat keamanan.
Ia meminta Pangdam XVIII/Kasuari dan Kapolda Papua Barat segera mengambil tindakan tegas.
"Sebelum nama-nama mafia tambang dan oknum aparat ini sampai ke meja Presiden Prabowo Subianto, sebaiknya segera dibersihkan," tandasnya.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.