Demo Tolak Maxim, Ojek Pangkalan di Fakfak Singgung Hak Kesulungan Anak Negeri

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Menyuarakan aspirasi ke DPRD Fakfak terkait penolakan jasa transportasi online Maxim, salah satu perwakilan ojek pangkalan, Gafur Patiran menyebutkan Maxim tidak punya etika masuk dan beroperasi di Fakfak Papua Barat.

Itu disampaikannya dalam forum dewan dalam sesi audiensi di Kantor DPRD Fakfak diikuti TribunPapuaBarat.com, Rabu (18/6/2025).

"Kami menilai Maxim tidak punya etika masuk dan beroperasi di Kabupaten Fakfak tanpa permisi," ujarnya.

Baca juga: Demo Tolak Maxim, Polres Fakfak Kerahkan 97 Personel

Baca juga: Ojek Pangkalan Menyemut Tolak Maxim di Kota Pala

Ia juga menyinggung soal hak kesulungan anak negeri, di mana termuat dalam amanat Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus).

"Perlu kami sampaikan banyak anak-anak Fakfak yang berprofesi sebagai ojek dan mencari penghidupan termasuk pimpinan yang ada di ojek pangkalan juga merupakan anak-anak negeri," bebernya.

Sebelumnya, sebanyak 20 orang perwakilan ojek konvensional temui pimpinan DPRD guna mengikuti audiensi.

Pantauan TribunPapuaBarat.com Rabu (18/6/2025), 20 orang tersebut telah disepakati bersama untuk masuk sebelum aksi berlangsung.

Sebelumnya, massa melakukan konvoi dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ma'ruf Amin menuju Kantor DPRD Fakfak Papua Barat dan langsung melakukan aksi menyampaikan pendapat di muka umum.

"Kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada pimpinan dewan yang terhormat untuk mengeluarkan mereka (Maxim) dari Kabupaten Fakfak," tutur

Ketua Umum Organisasi Ojek Mandiri Fakfak, Mohammad Patiran menyebutkan pihaknya datang mewakili semua tukang ojek dari 2001.

"Kami bersepakat dan bersatu menolak dengan tegas Maxim dari Kabupaten Fakfak Papua Barat," tegasnya bersepakat.

(*)