Wamenkum: Transformasi Digital Bidang Hukum Semakin Mendesak

TRIBUNPAPUABARARAT.COM - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut sangat mendesak adanya transformasi digital dalam penegakan hukum serta pemberian akses terhadap layanan hukum. 

Sektor hukum berperan fundamental untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi warga.

Wamenkum mengatakan indikator keberhasilan transformasi digital tidak hanya tentang implementasi teknologi, namun juga sejauh mana kebijakan mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola layanan publik.

Edward menyebut enam indikator untuk mengukur kesuksesan transformasi digital menuju birokrasi yang adaptif, responsif, dan berdaya saing tinggi.

Pertama adalah integrasi, yaitu terciptanya koordinasi dan kolaborasi antarproses bisnis dan sistem elektronik yang memungkinkan pertukaran data, informasi, dan layanan secara terpadu. 

Baca juga: Dua Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkum Papua Barat Ikut Pelatihan Nasional

Kedua adalah andal yakni membuat layanan digital yang tangguh, stabil, dan minim gangguan sehingga membangun kepercayaan pengguna terhadap sistem. 

Ketiga adalah akuntabel dan efisien yang mendukung terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

"Setiap kebijakan mendukung transparansi, kejelasan fungsi, dan akuntabilitas dalam tiap tahapan layanan publik," ujar Edward Omar Sharif Hiariej di Graha Pengayoman, Selasa (17/06/2025).

Keempat yakni efisien, optimalisasi pemanfaatan sumber daya mulai dari baik manusia, waktu, hingga anggaran yang mendukung pelaksanaan SPBE secara efektif dan tepat guna.

Kelima adalah arus yang mudah diakses, memastikan seluruh layanan dapat diakses secara mudah dan inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. 

Keenam adalah kepuasan publik, kebijakan yang bisa memenuhi kebutuhan dan harapan warga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan.

Pembahasan transformasi digital di bidang hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi tema Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV 2025.

Ia berharap PKN dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin visioner dan transformasional.

Baca juga: Menteri Hukum Harap Paulus Tannos Segera Diekstradisi dari Singapura

PKN juga diharapkan melahirkan pemimpin yang mampu merumuskan kebijakan, mengeksekusi program dengan inovatif, dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.