Dialog Bersama di Papua Barat, Wamen Koperasi: Setiap KMP Dapat Plafon Pinjaman Rp 3 Miliar

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan Koperasi Merah Putih (KMP) akan mendapat plafon pinjaman senilai Rp 3 miliar.

Ferry menyampaikan hal itu dalam dialog yang dihadiri Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Barat, Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani, serta Forkopimda dan pimpinan daerah se-Papua Barat, Sabtu (28/6/2025),

Pemerintah melalui Bank Himbara, bank daerah dan, Kementerian Koperasi menyediakan plafon anggaran tersebut untuk setiap KMP yang berdiri di kampung maupun kelurahan.

Untuk mendapatkan anggaran itu, ucapnya, setiap KMP perlu mengusulkan proposal atau usulan bisnis.

"Nanti didampingi dinas setempat, petugas bank atau penyalur untuk bisa membuat proposal atau studi kelayakan bisnis," ujar Ferry menjawab pertanyaan Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere, dalam dialog itu.

Baca juga: Akhir Juli, Dominggus Mandacan Targetkan 824 Koperasi Merah Putih se-Papua Barat Punya Badan Hukum

"Usulan atau proposal itu nantinya jadi pegangan untuk pengucuran pembiayaan," kata Ferry Juliantono.

Pendapatan Koperasi Merah Putih akan lebih besar jika menjadi agen penyalur gas (LPG), pupuk, dan lainnya yang fasilitasnya diberikan oleh pemerintah.

Pendapatan besar tersebut dinilai cukup untuk membiayai insentif bagi pengawas, pengurus, pengelola, manajer KMP.

Sisa hasil usaha (SHU), ucapnya, dapat disimpan atau dibagikan per periode baik per enam bulan atau setahun.

"Bisa sebagian dibagikan ke anggota, sebagian bisa disimpan untuk memperkuat permodalan KMP," kata Ferry Juliantono.

Pemerintah pusat, ucapnya, sadar dana koperasi akan lama terkumpul mengandalkan iuran pokok, wajib, atau sukarela dari anggotanya.

Baca juga: Dinas Perindagkop Kaimana Sosialisasi Pembentukan Koperasi Merah Putih   

Karena itu, pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan Rp 3 miliar untuk tiap Koperasi Merah Putih.

"Uang itu diharapkan ada unsur edukasi kepada masyarakat," ujar Ferry Juliantono.

Kehadiran KMP diharap menjadikan warga desa di Papua Barat menjadi subjek atau pelaku ekonomi.