DPR Papua Barat Dukung Pelaksanaan Koperasi Merah Putih, Aloysius Siep: Harus Merata dan Efektif

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Wakil Ketua (Waket) Komisi III DPR Papua Barat Aloysius Paulus Siep mendukung program Koperasi Merah Putih (KMP) yang akan dikaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua Barat.

Selaku Waket Komisi III DPR Papua Barat yang membidangi Ekonomi dan Aset Daerah, Ia menyambut baik kebijakan nasional tersebut.

Menurutnya, KMP merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pedesaan hingga wilayah terpencil.

"Intinya kami dari Dewan sangat mendukung program dari pusat guna untuk mensejahterahkan rakyat," kata Aloysius Paulus Siep kepada media di Amban Manokwari, Jumat (4/7/2025).

Baca juga: Akhir Juli, Dominggus Mandacan Targetkan 824 Koperasi Merah Putih se-Papua Barat Punya Badan Hukum

Ia mengakui, bahwa KMP merupakan wujud implementasi terhada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Bahwa Inpres tersebut menginstruksikan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Maka sudah sewajarnya kami sebagai wakil rakyat di DPR Papua Barat mendukung program nasional ini," tambahnya.

Koperasi Lokal

Dalam dukungan penuh atas pelaksanaan program KMP di Papua Barat,  Aloysius Paulus Siep menekankan perlunya perhatian khusus (prioritas) terhadap koperasi lokal yang lebih dulu berdiri di desa-desa.

Ia berharap Kementerian Koperasi dan UKM RI dan para Kepala Daerah agar memastikan adanya kesetaraan dan sinergi antara KMP dengan koperasi [lokal] yang sudah ada.

Dengak demikian, kata Aloysius Paulus Siep, kelak tidak menimbulkan ketimpangan atau pengabaian terhadap koperasi yang sudah ada (lama).

“Sehingga koperasi ini bisa menjadi wadah sentral untuk merangkul koperasi lainnya dan benar-benar menyentuh masyarakat,” tuturnya.

Strategi Pelaksanaan KMP

Menindaklanjuti program ini, Komisi III DPR Papua Barat juga akan melakukan rapat bersama ketua dan anggota komisi untuk membahas strategi pelaksanaan KMP di tingkat daerah. 

Komisi III, sebut Aloysius, juga berencana melakukan pemantauan langsung ke lapangan, khususnya terhadap koperasi yang telah berjalan dan juga belum memiliki status [badan hukum].