Sentil Skandal ADik, Mohammad Heremba: Disdikpora 1 dari 3 Dinas Rawan Korupsi di Fakfak

"Pokoknya mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten," katanya. 

Ia mengemukakan, walaupun memang jika yang bersangkutan merupakan anak dari keluarga kurang mampu merupakan hak untuk memperoleh Beasiswa ADik, tetapi perlu diingat kuotanya harus 80 persen. 

"Kenapa ada banyak anak-anak pejabat yang dapat beasiswa tersebut, kenapa anak-anak yang mampu juga dapat," tanya Mohammad Heremba penuh heran. 

Baca juga: Oknum di Disdikpora Fakfak Diduga Tilep Beasiswa ADiK Hingga Rp 400 Juta

Solusi Perbaikan

Sebagai solusi atas polemik Beasiswa ADik, ke depan perlu dilakukan pembayaran bantuan biaya hidup tersebut melalui bagian keuangan Pemda agar menciptakan satu sistem manajemen pembayaran. 

"Saya prihatin dengan adik-adik mahasiswa Fakfak yang saat ini mengalami kondisi seperti ini, saya juga dulu penerima Beasiswa Supersemar di jaman Orde Baru," katanya. 

Berkaca dari beasiswa yang terjadi saat ini, Mohammad Heremba berpandangan bahwa prosedurnya rawan penyelewengan, rawan KKN, dan nepotisme. 

"Secara struktural apakah Dinas Pendidikan yang diinstruksikan dari provinsi untuk mengelola dana beasiswa atau tidak, karena sepengetahuan saya Disdikpora setahu saya hanya mengurus sekolah dari TK sampai SMA," katanya.

Oknum di Disdikpora Fakfak berinisial R diduga menggelapkan bantuan biaya hidup mahasiswa penerima Beasiswa ADik ditaksir senilai Rp 400 juta. 

Dalam penyampaian kepada media, Plt Kepala Disdikpora Fakfak, Mansur Ali mengaku ada masalah dan akan segera dibenahi. 

Ia menyampaikan, sebelumnya setelah ditanya alasan oknum R di Disdikpora Fakfak belum mentransfer uang tersebut kepada para mahasiswa lantaran mengalami musibah yakni dihipnotis.