Prabowo Anggarkan Rp 335 Triliun untuk MBG 2026, JPPI: Ini Menabrak Konstitusi

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai, alokasi RAPBN 2026 untuk sektor pendidikan telah menabrak konstitusi. 

TribunJakarta.com/Yusuf Bahctiar
ANGGARAN MGB - Makan bergizi gratis di gelar di Kota Bekasi, salah satunya di SMP negeri 30 Jatiasih. Tak ada menu susu di dalamnya, Senin (6/1/2025). Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam alokasi anggaran pendidikan menjadi sorotan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 

Dalam penjelasan, anggaran pendidikan tersebut bakal dialokasikan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan menselaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Dijabarkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merincikan alokasi anggaran terbesar diberikan kepada siswa atau mahasiswa yaitu sebesar Rp401,5 triliun.

Adapun anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan beasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Yang diterima murid dalam hal ini siswa atau mahasiswa itu Rp401 triliun sendiri. Dalam bentuk apa? Dari beasiswa Bidikmisi, beasiswa LPDP, pengiriman untuk program Indonesia Pintar, dan Makan Bergizi Gratis," katanya dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan, Sabtu (16/7/2025).

Sementara, anggaran untuk guru/dosen/tenaga kependidikan, sebesar Rp178,7 triliun dengan alokasi terbesar untuk tunjangan profesi guru (TPG) PNS, tunjangan profesi dosen (TPD) PNS, dan gaji pendidik.

Total pengalokasian anggaran untuk pos tersebut sebesar Rp82,9 triliun.

Baca juga: Momen HUT ke-80 RI, Bupati Samaun Dahlan Ajak Warga Satu Hati Bangun Fakfak Lebih Baik

Setelah itu, pengalokasian terbesar kedua adalah untuk TPG aparatur sipil negara daerah (ASND) sebesar Rp68,7 triliun yang ditujukan untuk 1,6 juta guru.

Lalu, secara berturut-turut, anggaran turut diberikan untuk tunjangan bagi guru non PNS sebanyak 754,747 orang sebesar Rp19,2 triliun.

Yang terakhir adalah tunjangan profesi dosen (TPD) non-PNS senilai Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen.

Selanjutnya, untuk kebutuhan sekolah dan kampus, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150,1 triliun yang dibagi untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan Sekolah Rakyat, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).

Lalu, anggaran digunakan pula untuk renovasi madrasah dan sekolah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan pembangunan Sekolah Unggul Garuda di sembilan lokasi.

Dari seluruh pembagian untuk sektor pendidikan pada tahun 2026, MBG paling banyak menyerap anggaran yaitu sebesar Rp335 triliun atau hampir 50 persen dari total anggaran. (*)

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved