SAR dalam UU Kebencanaan: Mendesak Ada Komando Jelas, Hindari Tumpang-Tindih Regulasi

Sementara di daerah, BPBD wajib mengintegrasikan diri dalam sistem komando BASARNAS saat operasi SAR berlangsung.

"Bayangkan sebuah orkestra dengan dua dirigen. Bukannya harmoni, yang muncul adalah kekacauan. Begitu juga operasi penyelamatan, harus ada satu komando," jelas pemerhati bahasa UNIPA ini.

Pentingnya Istilah SAR

Selain masalah komando, Fadli juga menyentil perdebatan yang muncul di tengah masyarakat umum terkait istilah. 

Sebagian pihak mengusulkan penggunaan istilah lokal "Pencarian dan Pertolongan" menggantikan Search and Rescue (SAR). 

Namun, peneliti BRIN, Handrini Ardiyanti, menegaskan bahwa istilah SAR sudah menjadi bahasa universal di dunia penerbangan, pelayaran, dan operasi penyelamatan internasional.

"Mengganti istilah SAR bisa menimbulkan risiko salah komunikasi dengan dunia internasional. SAR adalah sandi universal," kata Handrini.

Baca juga: Dua Nelayan Hilang di Perairan Kaimana, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian 

Belajar dari Praktik Global

Pengalaman internasional, seperti Amerika Serikat pasca Badai Katrina 2005, menunjukkan pentingnya integrasi SOP dan rantai komando tunggal.

Negeri itu akhirnya membentuk Catastrophic Incident SAR Standard Operating Procedure (CISAR SOP) untuk memastikan interoperabilitas berbagai instansi.

Para pemerhati menilai Indonesia perlu menempuh langkah serupa, yakni mengintegrasikan UU SAR dengan UU Kebencanaan, menetapkan BASARNAS sebagai komando utama operasi penyelamatan, serta mengadopsi istilah SAR secara resmi dalam hukum dan praktik operasional.

"Kalau tidak, kita hanya akan terus mengulang kebingungan di lapangan, sementara korban bencana menunggu pertolongan yang terlambat," tegas Fadli.