TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) rapat dengan Kepala Bappeda Kaimana, Abdul Rahim Furuada dan staf di ruang rapat Kantor Bappeda Kaimana, Rabu (6/8/2025). 

Anggota MRPB yang hadir di Bappeda Kaimana tediri dari Wakil Ketua II, Fransina Hindom; Wakil Ketua Pokja Adat, Ismail Ibrahim Watora; Sekretaris Pokja Adat, Samuel Aboda; dan anggota MRPB Pokja Perempuan; Martina Sawi. 

Ismail mengatakan pertemuan bersama Bappeda Kaimana itu membahas soal realisasi penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) tahun anggaran 2023 sampai 2025.

Hal itu terkait dengan penggunaan dana otsus untuk pemberdayaan orang asli Papua yang ada di Tanah Papua.

Dalam pertemuan tersebut, ucap Ismail Watora, MRPB mendapat masukan tentang dana otsus di Kabupaten Kaimana.

"Alhamdulillah kami dapat banyak hal di Kabupaten Kaimana.Bahwa ada banyak kekurangan, tetapi fungsi kami hanya meminta keterangan bukan berarti mengadili, tidak," katanya didampingi Sekretaris Pokja Adat, Samuel Aboda. 

Baca juga: Pemprov Papua Barat Sediakan Lahan untuk Kantor MRPB, Judson Waprak: Penting Bagi OAP

Informasi yang didapat dari pertemuan itu, ucapnya, akan digunakan sebagai data dan akan disampaikan ke pengambil keputusan.

Tujuannya agar penggunaan atau pembagian dana Otsus semakin ditingkatkan di Kabupaten Kaimana. 

Hal yang dianggap kurang dari hasil rapat itu berkaitan dengan kuota atau banyaknya anggaran dana Otsus untuk Kaimana. 

"Kami dapat informasi bahwa pendapatan bagi Kabupaten Kaimana itu paling kecil. Itu didasarkan atas jumlah penduduk Kaimana," kata Ismail Watora.

Menurutnya, MRPB menyarankan agar data penduduk itu, termasuk orang asli Papua, dikoneksikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Kalau data dia naik, otomatis akan berpengaruh ke pendapatan daerah tersebut," ujar Ismail Watora.