"Sebenarnya ada tujuh OPD, tapi yang terperinci cuma dua OPD," kata Fachri Tura.

Baca juga: Pansus DPR Papua Barat Temukan Selisih Data LKPJ 2024, Pemanggilan TAPD Dijadwalkan Pekan Depan

Ia pun menegaskan, DPR Papua Barat periode kali ini menjalankan fungsi dan tugas pengawasan.

"Itu demi menunjang kinerja Pak Gubernur. Visi-misi kita ke depan dan rakyat Papua Barat," katanya.

Dia juga menegaskan Pansus DPR Papua Barat akan mengecek etiap data yang diberikan.

"Kami akan teliti dan kami digaji untuk menjalankan tugas pengawasan. Mohon berikan data akurat, jangan serahkan data abal-abal kepada kami," ujar Fachri Tura.

Sebelumnya, Plt Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, John H Koirewoa menyatakan kesulitan menghimpun data LKPJ dari OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat.

Ia berharap OPD di Pemprov Papua Barat aktif memberikan laporan pertanggungjawaban, khususnya di bagian perencanaan.