GMNI Minta Dewan Adat Kaimana Hapus Pungutan Biaya Rekomendasi OAP untuk Seleksi CPNS

TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kaimana menggelar aksi damai di tiga lokasi berbeda, Senin (24/11/2025).

Aksi tersebut dimulai di Kantor Dewan Adat Kaimana di Jalan Casuarina, kemudian berlanjut ke Kantor DPRK dan Kantor BKPSDM Kaimana.

Aksi mahasiswa ini mendapat pengawalan dari personel Polsek dan Polres Kaimana.

Kedatangan pengurus DPC GMNI Kaimana di Kantor Dewan Adat diterima langsung oleh Ketua Dewan Adat Kaimana, Lewi Oruw, bersama sejumlah pengurus.

Dalam orasinya, GMNI mempertanyakan pungutan biaya rekomendasi sebesar Rp25.000 yang dikeluarkan Dewan Adat Kaimana bagi Orang Asli Papua (OAP) sebagai salah satu syarat administrasi dalam seleksi CPNS Formasi Tahun 2021.

Baca juga: Penerimaan CPNS Kaimana Masih Berproses: Formasi Khusus Buka Peluang untuk Lulusan SMA/SMK

“Rekomendasi Dewan Adat Kaimana yang dikeluarkan untuk salah satu persyaratan tes CPNS Formasi Tahun 2021 khusus OAP/OAK, wajib dibatalkan pungutan biaya administrasi,” tegas Sekretaris GMNI Kaimana, Yanes Waita, di depan Kantor Dewan Adat.

GMNI menilai pungutan tersebut memberatkan calon peserta CPNS dari kalangan OAP.

Mereka juga mengingatkan Dewan Adat agar tidak tinggal diam, melainkan aktif memperjuangkan aspirasi putra-putri asli dari delapan suku Kaimana.

“Kepada Lembaga Dewan Adat Kabupaten Kaimana, agar mengawal aspirasi putra-putri asli dari delapan suku dalam mengikuti tes CPNS Formasi Tahun 2021 yang sedang berlangsung,” tambah Yanes.

Usai menyampaikan aspirasi di Kantor Dewan Adat, rombongan GMNI Kaimana melanjutkan aksi damai ke Kantor DPRK dan Kantor BKPSDM Kaimana.