Mahasiswa Jayawijaya di Manokwari Tolak Program 2.000 Hektare Sawah Baru di Wamena

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Solidaritas Mahasiswa Jayawijaya Kota Studi Manokwari menolak Program Strategis Nasional (PSN) terkait pembukaan sawah baru seluas 2.000 hektare di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Program itu dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, budaya, serta hak ulayat masyarakat adat Hubula di Lembah Baliem.

Pernyataan sikap ini disampaikan dalam jumpa pers di Aula Asrama Mahasiswa Jayawijaya, Amban, Manokwari, Kamis (20/11/2025) malam.

Berdasarkan pantauan Tribun di lapangan, sejumlah mahasiswa membentangkan pamflet yang bertuliskan "Pemda dan DPR Segera Buat Perdasus MHA dan Wilayah Adat".

Ada pula tulisan "Tanah Hubula Bukan Tanah Kosong" dan "Orang Hubula Tidak Bisa Hidup Tanpa Tanah, tapi Bisa Hidup dari Olah Tanah".

Ketua Solidaritas Mahasiswa Jayawijaya, Yulianus Surabut, menegaskan program cetak sawah yang dicanangkan pemerintah tidak mempertimbangkan sistem kehidupan masyarakat adat Hubula yang sejak lama mengandalkan pertanian tradisional berbasis kebun dan peternakan.

“Pembukaan lahan sawah baru ini bukan hanya berpotensi mengubah tatanan sosial budaya masyarakat, tetapi juga membawa risiko konflik agraria dan kerusakan ekologis,” ujarnya.

Baca juga: Kritis Memahami Isu Papua, Mahasiswa Jayawijaya Kota Studi Manokwari Gelar Sekolah HAM

Ia menyebut Program Strategis Nasional (PSN) tersebut bermula dari pemerintahan sebelumnya, dilanjutkan Presiden RI ke-8 dalam rangka penguatan ketahanan pangan di Papua Pegunungan.

"Pemerintah memproyeksikan 2.000 hektare sawah baru akan dibuka di Jayawijaya dan distrik sekitarnya sebagai lumbung pangan nasional," katanya.

Yulianus pun menyampaikan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga telah meninjau di wilayah Pisugi, Wita-Waya (Tulem), dan beberapa kampung lainnya.

Di tengah upaya percepatan pembangunan tersebut, suara penolakan mulai muncul dari pemilik hak ulayat di Pisugi, Wita-Waya, Kurulu, Libarek, Piramid serta mahasiswa dari berbagai kota studi.

Menurutnya, kebijakan ini dilakukan secara top down tanpa mekanisme musyawarah adat yang lengkap.

Solidaritas Mahasiswa Jayawijaya menilai proyek cetak sawah dilakukan tanpa memenuhi prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

Banyak kampung disebut belum pernah dilibatkan dalam musyawarah resmi, sementara sejumlah pemilik ulayat telah memasang papan larangan di lokasi rencana proyek.