Pembahasan Raperdasi Kepariwisataan Belum Final, Bapemperda DPR Papua Barat Harap Semua Pihak Hadir

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat berharap semua pihak hadir pada 3 Oktober 2025 mendatang.

Kehadiran itu diperlukan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 2026-2045.

Ketua Bapemperda DPR Papua Barat, Amin Ngabalin mengharapkan kehadiran pihak lain selain Dinas Pariwisata seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Sosial hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan.

"Supaya tidak ada ego sektoral disini. Karena pembangunan kepariwisataan ini tanggung jawab kita semua. Bukan cuma dinas pariwisata," ucap Amin Ngabalin, Rabu (17/9/2025) malam.

"Saya tekankan semua yang terkait harus hadir. Supaya kita bahas tuntas. Jangan sampai nanti produk (Perda) ada tapi tidak bisa ditindaklanjuti," sambungnya.

Ia menyebut pembahasan Raperdasi Kepariwisataan saat ini masih memerlukan beberapa perbaikan khususnya draf rancangan.

"Jadi belum final. Kita kembalikan dan jadwalkan pertemuan kembali pada 3 Oktober," terangnya.

Baca juga: Amin Ngabalin: Pemerintah Pusat Tidak Bisa Perlakukan Tanah Papua Seperti Daerah Lain

Amin Ngabalin mengingatkan pembangunan pariwisata merupakan salah satu upaya daerah mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat.

"Padahal kita wilayah kaya, potensinya luar biasa. Jadi harus sedikit demi sedikit punya kemandirian fiskal," katanya mengingatkan.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Yakobus Pasongan, menyatakan dokumen induk perencanaan kepariwisataan mendorong agar Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat di lima tahun ke depan.

"Kami juga menginginkan agar ada penetapan kawasan unggulan pariwisata di Papua Barat," ucapnya.

Ia mencontohkan secara nasional yang mendapat pengakuan ialah Teluk Triton dan Kabupaten Pegunungan Arfak serta Kabupaten Manokwari yang menjadi pusat wisata.

"Kalau Manokwari ini sudah kita tetapkan menjadi hub-nya pariwisata baik di tingkat domestik maupun internasional," jelas Yakobus Pasongan.

"Jadi wisatawan masuk dulu ke Manokwari baru kita sebar ke kabupaten lain seperti di Teluk Wondama atau ke Kaimana," lanjutnya.

Pihaknya juga mengejar dalam dokumen induk perencanaan kepariwisataan yakni agar wisatawan bisa tinggal lebih lama.

Namun soal tersebut pihaknya memastikan perlu ada dukungan sarana prasarana.

"Misalnya ke Mokwam untuk pengamatan burung. Kita harapannya wisatawan bisa tinggal sampai 3 Minggu atau maksimal," terangnya.