Berita Teluk Bintuni

Fraksi Golkar DPRK Bintuni Tekankan Lima Catatan dalam Sidang Paripurna, Fokus Pelayan Dasar

Ayor Kosepa menyatakan bahwa lima poin masukan tersebut lebih di titikberatkan pada pelayanan dasar masyarakat Teluk Bintuni

TribunPapuaBarat.com/Syahrul Refideso
DPRK TELUK BINTUNI - Suasana rapat paripurna dalam masa sidang I tahun 2025 yang digelar DPRK Teluk Bintuni, Selasa (2/9/2025). Fraksi Golkar menyampaikan lima catatan penting dalam sidang tersebut. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Fraksi Golkar DPRK Teluk Bintuni menyampaikan lima masukan dalam rapat paripurna masa sidang I 2025, Selasa, (2/9/2025).

Ketua Fraksi Golkar DPRK Telukl Bintuni, Ayor Kosepa menyatakan bahwa lima poin masukan tersebut lebih di titikberatkan pada pelayanan dasar masyarakat Teluk Bintuni.

"Pertama, kami meminta agar setiap SKPD dan pengelola anggaran lebih selektif dan sistematis dalam menyusun dokumen RKA, serta menjiwai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni untuk menghasilkan program pembangunan yang berkualitas dan efektif," kata Ayor Kosepa.

Selanjutnya, Ia meminta agar pemerintah daerah memperbaiki dan meningkatkan kinerja internal di setiap elemen pengelola dan pengguna anggaran.

"Sehingga sasaran pembangunan 5 tahun ke depan dapat tercapai dengan lebih baik," Ayor Kosepa 

Fraksi Golkar menekankan pentingnya memprioritaskan aspek pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi dalam APBD tahun 2025 dan tahun anggaran berikutnya.

Baca juga: Yohanis Manibuy Serahkan LKPJ 2024 ke DPRK Teluk Bintuni, Berikut Postur Belanja 3,2 Triliun APBD

"Kami juga meminta agar pemerintah daerah dapat meningkatkan implementasi pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan," tukas Ayor.

Poin terakhir (kelima), Fraksi Golkar DPRK menekankan pentingnya mempertimbangkan estimasi tingkat inflasi daerah dalam menetapkan APBD.

"Karena inflasi yang tinggi dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan," cetusnya.

Selanjutnya, Ayor Kosepa meminta agar pemerintah daerah menjelaskan secara lebih rinci terkait alasan adanya anggaran yang tidak terserap di setiap perangkat daerah.

Sehingga, lanjut Ayor, dapat disusun rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dan menghindari hal yang sama pada tahun selanjutnya.

"Dengan demikian, pandangan Fraksi Golkar menunjukkan komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Teluk Bintuni," tutup Ayor Kosepa.

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved