Maikel Igomu Soroti Pemalangan Jalan Mogoi–Merdey: Bupati Teluk Bintuni jangan Diam

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Anggota Fraksi Otsus DPRK Teluk Bintuni, Maikel Igomu, mendesak pemerintah daerah bersama Dinas PUPR segera turun tangan menyelesaikan persoalan pemalangan jalan poros Mogoi–Merdey.

Jalan tersebut merupakan satu-satunya akses penghubung menuju enam distrik di wilayah Moskona.

Saat ini, akses itu tidak dapat dilalui akibat aksi pemalangan warga.

“Saya berharap Bupati jangan diam melihat situasi ini," tegas Igomu kepada wartawan di Bintuni, Rabu (6/11/2025).

"Kalau dibiarkan berlarut sampai seminggu, kasihan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan harian, apalagi ini sudah menjelang Desember,” ujar Igomu melanjutkan. 

Menurutnya, aksi pemalangan dipicu kekecewaan masyarakat terhadap janji pembangunan jalan yang belum ditepati pihak dinas.

Situasi semakin memanas setelah insiden meninggalnya seorang kepala kampung beberapa waktu lalu.

“Mungkin ada perjanjian antara dinas dengan masyarakat yang belum diselesaikan," ujarnya.

Baca juga: Kronologi Proyek Jalan Mogoy-Merdey Bintuni yang Menjerat Kadis PUPR Papua Barat 

Ia menegaskan kembali informasi tentang seorang Kepala kampung yang meninggal dunia setelah sempat berkoordinasi terkait pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut.

"Kepala kampung yang sempat turun waktu itu meninggal dunia, dan itu membuat warga tersulut emosi. Mereka tebang pohon besar dan palang jalan poros, jadi kendaraan sama sekali tidak bisa lewat,” jelasnya.

Igomu menegaskan, pemerintah daerah dan Dinas PUPR tidak cukup hanya memberi janji dari kantor, melainkan harus hadir langsung di lapangan untuk berdialog dengan masyarakat.

“Dinas jangan hanya bicara dari kota (Bintuni), tapi harus datang lihat langsung di lapangan. Temui masyarakat, sampaikan apa masalahnya, dan cari solusi bersama,” tegasnya.

Selain itu, ia mengimbau masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama menunggu langkah penyelesaian dari pemerintah.

“Saya imbau masyarakat tetap jaga ketertiban. Jangan sampai hanya karena pemalangan, nanti ada masalah hukum baru. Kita tunggu jawaban dan langkah cepat dari pemerintah agar akses segera dibuka,” pungkasnya.