Berita Teluk Bintuni

Gubernur Papua Barat Serius Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Adat Suku Besar Sebyar

Dominggus Mandacan melalui Kepala Dinas ESDM Papua Barat, Sammy Saiba, menyatakan akan menjadwalkan kunjungan kerja ke Kabupaten Teluk Bintuni

istimewa
GUBERNUR - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan bersama Kepala Dinas ESDM Papua Barat susai melaksanakan tatap muka dengan LMA dan Forum Komunikasi Hak-hak Masyarakat Adat Suku Besar Sebyar di Mansinam Beach Hotel di Manokwari, Minggu (2/11/2025) 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan komitmennya untuk mendukung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat Suku Besar Sebyar.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan bersama Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Forum Komunikasi Hak-hak Masyarakat Adat Suku Besar Sebyar di Hotel Masinam Beach, Manokwari, Minggu (2/11/2025.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat adat Sebyar untuk menyuarakan langsung kondisi sosial ekonomi mereka yang dinilai belum sebanding dengan keberadaan operasi minyak dan gas bumi di wilayah Teluk Bintuni.

Ketua Forum, Hendrikus Sorowat, menegaskan masyarakat adat Sebyar menuntut perhatian serius terhadap pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas.

Ia meminta kuota DBH Kabupaten Teluk Bintuni ditingkatkan sebagai daerah penghasil, termasuk alokasi khusus 10 persen bagi masyarakat adat Sebyar.

“Sudah 15 tahun kami menjadi daerah penghasil migas, namun masyarakat adat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kami butuh air bersih, rumah layak huni, listrik 24 jam, fasilitas kesehatan, pelabuhan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya,” ujarnya.

Baca juga: DPRK Teluk Bintuni RDP dengan Masyarakat Adat Suku Sebyar Bahas 10 Persen DBH Migas

Sementara itu, Koordinator Hukum dan Advokasi Forum, Yunus Efun, menambahkan masyarakat adat juga menuntut revisi Perdasus Nomor 22 Tahun 2022.

Selain itu, mereka meminta alokasi khusus sekitar 20 MMSCFD atau setara dua kargo per tahun dari Kilang BP Tangguh untuk masyarakat adat Sebyar.

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni pun menyuarakan hal serupa, dengan meminta tambahan kuota 20 MMSCFD untuk dikelola sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris LMA Suku Besar Sebyar, Nuh Inai, menyebut Gubernur sebagai “orang tua” bagi masyarakat adat.

“Kami memohon agar Bapak Gubernur dapat membantu merealisasikan harapan yang sudah lama kami tunggu,” katanya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Dominggus Mandacan melalui Kepala Dinas ESDM Papua Barat, Sammy Saiba, menyatakan akan menjadwalkan kunjungan kerja ke Kabupaten Teluk Bintuni dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat adat Sebyar.

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved