Ketua KNPI Wondama Protes Pelantikan Pejabat Eselon II Papua Barat: Seolah Kami Dianaktirikan 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, WONDAMA - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Teluk Wondama, Richi M. Imburi, melayangkan surat terbuka kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat.

Hal itu sebagai bentuk protes keras terhadap hasil pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, yang digelar pada Jumat (7/11/2025).

Richi menilai pelantikan tersebut mengabaikan keterwakilan Kabupaten Teluk Wondama. Ia menyebut tidak ada satu pun putra atau putri terbaik dari daerahnya yang diangkat menduduki posisi Kepala Dinas di tingkat provinsi.

“Ini bukan sekadar masalah jabatan, tapi soal keadilan dan pemerataan. Mengapa Teluk Wondama seolah dianaktirikan? Kami punya banyak SDM OAP Wondama yang cerdas, berintegritas, dan mumpuni,” tulis Richi dalam pernyataannya, Sabtu (8/11/2025) malam.

Baca juga: Gubernur Dominggus Mandacan Lantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Papua Barat

Menurutnya, kebijakan pelantikan tersebut mencederai semangat Otonomi Khusus (Otsus) yang seharusnya memberi ruang afirmasi dan pemerataan bagi seluruh wilayah serta suku di Tanah Papua.

"Pelantikan ini cacat moral karena gagal mengimplementasikan semangat afirmasi Otsus. Kalau pola seperti ini dibiarkan, bisa menimbulkan kesenjangan sosial bahkan konflik horizontal antar anak negeri,” tegasnya.

Richi kemudian menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat:

Pertama, dirinya meminta ada evaluasi total dan transparan terhadap proses seleksi dan penempatan pejabat eselon II.

Kedua, ia berharap Pemprov Papua Barat menjamin keterwakilan ASN OAP dari Teluk Wondama dalam jabatan strategis di provinsi.

Ketiga, pihaknya meminta untuk menghentikan praktik nepotisme dan memastikan mutasi jabatan didasarkan pada kompetensi serta pemerataan wilayah.

Richi menegaskan, pihaknya memberi waktu kepada pemerintah provinsi untuk merespons aspirasi tersebut secara terbuka dan mengambil langkah korektif.

"Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami menolak ketidakadilan. Kami ingin Teluk Wondama juga diberi ruang yang layak dalam struktur birokrasi Papua Barat,” pungkasnya.

Dalam penutup surat terbukanya, Ketua KNPI Teluk Wondama itu menyampaikan salam lintas agama dan menyerukan semangat persatuan.