Breaking News:

Manokwari dan Sorong Masuk Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Darurat, Ini Aturannya

Ada 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali yang harus menerapkan PPKM. Kebijakan tersebut mulai berlaku hari ini, Senin 12-20 Juli 2021.

Tribunnews/Irwan Rismawan
Ilustrasi kondisi jalan saat PPKM Darurat Jawa-Bali - Ada 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali yang harus menerapkan PPKM. Kebijakan tersebut mulai berlaku hari ini, Senin 12-20 Juli 2021. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat kini diperluas tak hanya untuk Pulau Jawa dan Bali.

Ada 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali yang harus menerapkan PPKM.

Kebijakan tersebut mulai berlaku hari ini, Senin 12 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021.

Lima belas kabupaten/kota tersebut adalah Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari.

Kemudian Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Berau, Kota Padang, Kota Mataram, dan Kota Medan.

"Pengaturan ini mulai berlaku 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Ini dikunci untuk 15 kabupaten/kota, dan nanti akan dimonitor secara harian supaya bisa diantisipasi dengan baik perkembangannya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.

Baca juga: PPKM Darurat di Manokwari dan Sorong, Aktivitas Masyarakat Diperketat

Airlangga mengatakan, 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Darurat itu ialah yang mencatatkan nilai asesmen level 4.

Artinya, di daerah tersebut terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan, angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) di rumah sakit rujukan Covid-19 melebihi 65 persen, dan capaian vaksinasi kurang dari 50 persen.

Pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat di 15 wilayah ini, kata Airlangga, ditetapkan sesuai dan sejalan dengan PPKM Darurat yang berlaku di Jawa-Bali atau sesuai Instruksi Mendagri Nomor 15, 16, dan 18 Tahun 2021.

Selama kebijakan itu berlaku, dilakukan pembatasan kegiatan di berbagai sektor, mulai dari perkantoran, pendidikan, restoran, pusat perbelanjaan, wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved