Kemandirian Fiskal Papua Barat Sangat Rentan, 99,99 Persen Tergantung pada Transfer APBN

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya di DPR Papua Barat mengapresiasi Pemprov Papua Barat dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024.

Hal itu dinyatakan Juru Bicara Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya, Ye Salim Alhamid, saat Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi, Penetapan dan Persetujuan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Papua Barat Tahun 2024.

Ia menyatakan masih terdapat sejumlah catatan terkait keuangan, ketepatan belanja serta kualitas program pembangunan yang harus diperbaiki untuk tahun mendatang.

Pada 2024, ucap Ye Salim Alhamid, postur anggaran Papua Barat berdasarkan akumulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain yang sah senilai Rp  4,49 triliun.

"Dipandang dari sudut desentralisasi fiskal, jelas tergambar bahwa rasio kemandirian fiskal Papua Barat masuk kategori sangat rentan," ucapnya, Senin (15/9/2025).

Ia menerangkan persentase rasio hanya mencapai 0,01 persen. Ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan sangat tinggi, mencapai 99,99 persen tergantung pada transfer APBN.

Baca juga: Kapan APBD Perubahan 2025 Papua Barat Dibahas? Ini Jawaban Wagub Mohamad Lakotani

Kondisi ini menurut Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya perlu menjadi perhatian serius. Khususnya dalam merumuskan kebijakan program maupun anggaran.

"Kebijakan di tahun mendatang, sudah harus ada inovasi yang mempunyai akselerasi terhadap capaian target penguatan kemandirian fiskal PAD," ucap Ye Salim Alhamid.

Lemahnya kemandirian fiskal disebabkan kurangnya inovasi daerah dalam memanfaatkan belanja.

Menurutnya, belanja saat ini masih berfokus pada belanja rutin, sedangkan formulasi khusus yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur ekonomi, sering terabaikan.

"Bagian terpenting dalam pelaksanaan desentralisasi, tujuannya adalah membangun kemandirian dalam semua aspek. Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah akan memenuhi laju pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan kuat," katanya.

Ia mengingatkan pada masa pandemi, semua transfer daerah terpotong. Daerah kala itu diwajibkan melakukan recofusing pada beberapa sumber.

Kondisi itu mempengaruhi hampir semua aspek di daerah untuk memenuhi pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah.

Baca juga: Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 "Dibanjiri" Catatan Fraksi DPR Papua Barat 

Ke depan, ia berharap ada inovasi dan komitmen semua pihak untuk membangun Papua Barat agar lebih maju dan sejahtera.