Kemandirian Fiskal Papua Barat Sangat Rentan, 99,99 Persen Tergantung pada Transfer APBN

Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya mengusulkan ada langkah-langkah dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi aset, penguatan BUMD serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

"Ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat harus terus dikurangi secara bertahap," kata Ye Salim Alhamid.

Belanja pembangunan diminta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dasar khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

"Fraksi kami juga memandang perlu ada keberpihakan kepada orang asli Papua (OAP)," ucap Ye Salim Alhamid.

Soal belanja pembangunan, ia dan kawan-kawan memandang perlu ada data akurat pemerintah dalam konteks umum dan data riil OAP.

Hal itu agar program benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Papua Barat.

Pihaknya juga menyorotkan dana otonomi khusus yang dinilainya perlu dilakukan berdasarkan data yang jelas serta akurat.

Baca juga: Tidak Memenuhi Kuorum, DPR Papua Barat Tunda Pengesahan LKPJ-APBD 2024

"Juga perlu dipertanggungjawabkan supaya transparan dan tepat sasaran serta benar-benar berdampak pada peningkatan hidup OAP," ujar Ye Salim Alhamid.

Dana Otsus, ucapnya, merupakan dana bertujuan dan dikhususkan bagi OAP sesuai ketentuan.

"Kami harap tepat sasaran dan jangan keluar dari jalur sebenarnya," katanya.

Penyampaian pendapat akhir fraksi ini dihadiri langsung Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan; Ketua DPR Papua Barat, Oregenes Wonggor; Wakil Ketua I DPR Papua Barat, Petrus Makbon; dan Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Samsudin Seknun.

Hadir juga para pimpinan Forkopimda Papua Barat dan anggota DPR Papua Barat dan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Papua Barat.