Realisasi Serapan APBD Rendah, Kemendagri Lakukan Asistensi di Papua Barat

Ia juga menyoroti pola penyerapan anggaran yang cenderung meningkat pada akhir tahun.

Hal ini sangat berdampak terhadap kualitas pekerjaan fisik yang sudah direncanakan pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, setiap OPD harus meningkatkan koordinasi dengan mitra atau pihak ketiga agar proses pembayaran dilakukan sesuai termin pekerjaan.

"Pembayaran atau pencarian ya dilakukan sesuai termin. Kontraktor juga harus tertib," jelas Panjaitan.

Baca juga: Dinas Kearsipan akan Lakukan Audit Pengelolaan Kearsipan di Papua Barat

Baca juga: Kerja Cepat Paulus Waterpauw, Dadakan Tinjau Pengerukan Drainase, Warga: Terima kasih Pak Gubernur

Inspektur Papua Barat, Sugiyono menjelaskan, peserta asistensi meliputi Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) se-Papua Barat.

"Kecuali empat daerah yang tidak hadir yaitu Manokwari Selatan, Sorong Selatan, Tambrauw dan Kaimana," ucap Sugiyono.

Ia menjelaskan, undangan sudah dikirim jauh-jauh hari. Namun, saat pelaksanaan asistensi OPD teknis dari empat kabupaten tidak menginformasikan alasan ketidakhadiran mereka.

"Besok atau lusa saya kirim tim ke empat daerah itu," ujarnya.

Dalam asistensi, sambung dia, seluruh pemerintah baik provinsi dan kabupaten/kota wajib melaporkan strategi dalam meningkatkan serapan anggaran.

Inspektorat berkomitmen terus mengawal daya serap sesuai target yang telah disepakati.

"Harus bisa sampai 60 persen," pungkas Sugiyono.

(*)