Filep Wamafma: Jangan Sampai Ada Anak Putus Sekolah di Papua Barat Daya

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG- Kehadiran Provinsi Papau Barat Daya diharapkan menjadi solusi masalah pendidikan dan kesehatan di Papua.

Anggota DPD RI, Filep Wamafma, mengatakan anak-anak asli Papua tak boleh sampai putus sekolah, termasuk di Papua Barat Daya.

"Sektor pendidikan adalah benteng terakhir orang Papua menghadapi era globalisasi," ujar Filep Wamafma saat bertemu bupati dan wali kota wilayah Sorong Raya di Gedung Lambert Jitmau, Senin (21/11/2022).

Ia mengatakan masyarakat adat Papua adalah subjek paling utama dalam segala kebijakan.

Indikator kemajuan Papua maju, ucapnya, adalah saat orang-orang Papua juga maju.

Baca juga: Usul Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya di Kabupaten Bukan Kota Sorong, Ini Pertimbangannya

Karena itu, anggota DPD RI asal daerah pemilihan Papua Barat itu mengingatkan para calon pemimpin di DOB baru agar tidak melupakan pendidikan bagi anak-anak di wilayah itu.

"Saya melihat bapak-bapak yang duduk di depan sebagai calon pemimpin Papua Barat Daya. Jadis saya langsung ingatkan," kata Filep Wamafma.

Menurutnya, anak-anak sekarang mesti dipersiapkan untuk bisa menjadi pelaku sejarah Papua Barat Daya di masa datang.

"Bayangkan saja kalau hari ini generasi kita ini tidak sekolah, siapa yang mau mengisi Provinsi Papua Barat Daya?"

"Siapa yang mau mengisi Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pengunungan? Tidak ada yang mengisi Provinsi ini (kalau) SDM kita lemah," ujarnya.

Baca juga: Rekrutmen ASN Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie: Jangan Ada yang Siluman, Saya Ingatkan Itu

Ia berterima kasih kepada Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga yang selalu menemui dan memotivasi anak-anak putus sekolah.

Selain pendidikan, ucap Filep Wamafma, masalah kesehatan dan kualitas rumah sakit di empat DOB baru itu harus diperhatikan.

Ia menyebut warga yang memiliki kemampuan ekonomi baik bisa berobat ke luar Papua.

Menurutnya, para petani, buruh, dan nelayan, yang biasanya berobat ke puskesmas atau rumah sakit di daerah harus mendapat perhatian dari pemerintah.

Baca juga: Tolak Pj Gubernur Papua Barat Daya di Luar Usulan Tim Masyarakat Deklarator dan Presidium Pemekaran

"Kehadiran provinsi ini tidak semata-mata sebagai perjuangan kita, tapi bagaimana menjawab persoalan kita," kata dia.