Anggaran KPU Papua Barat Daya Bersumber dari Provinsi Induk, Berakhir Desember 2023

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Pelaksana tugas (Plt) Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya Fatmawati mengatakan, hingga saat ini KPU Papua Barat Daya belum memiliki anggaran.

Sehingga, untuk mendanai seluruh tahapan pemilihan umum (Pemilu) di Provinsi Papua Barat Daya masih bersumber dari provinsi induk.

"Anggaran belum ada ya, jadi sementara untuk biaya tahapan pemilu di provinsi baru ini masih bersumber dari KPU Papua Barat," katanya kepada TribunPapuaBafat.com, Senin (2/1/2023).

Baca juga: KPU Papua Barat Daya Nyatakan Dokumen Dukungan Sanusi Rahaningmas Lengkap 100 Persen

Baca juga: KPU Papua Barat Agendakan Konsolidasi Besar Rangkul Semua Mitra Sukseskan Pemilu 2024

"Kami tidak tahu soal anggaran hiba untuk KPU Papua Barat Daya," tambahnya.

Menurutnya, pengajuan anggaran itu menjadi kewenangan KPU pusat.

"Kita bertiga ini kan hanya pelaksana tugas jadi soal besaran anggaran kami tidak tahu. Itu ranah KPU RI," ujarnya.

Penggunaan anggaran dari KPU Papua Barat, ucapnya, berlangsung sampai Desember 2023.

Sebelumnya, Asisten satu Wali Kota Sorong Rahman mengatakan, KPU Papua Barat Daya perlu memberikan gambaran terkait besaran hiba yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tahapan pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Rahman saat mewakili Penjabat Wali Kota Sorong menghadiri acara peresmian kantor persiapan KPU provinsi Papua Barat Daya Jumat (23/12/2024).

"Saya bukan pejabat yang berwenang menyampaikan ini, tapi tadi Pak Pj Sekda sampaikan sehingga saya meneruskan," ungkapnya.

Ia bilang, satu dari sekian tugas Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad adalah mempersiapkan penyelenggaraan pemilu serentak.

"Sebagai DOB tentu kita harapkan penyelenggaraan pemilu serentak bisa lancar," katanya.

Kesuksesan Pemilu serentak, ucapnya, tentu ada kewajiban dari pemerintah daerah yakni menyiapkan anggaran dalam rangka menunjang kegiatan tahapan pemilu.

"Sesuai undang-undang kan pemerintah punya kewajiban juga menyiapkan anggaran pemilu," ucapnya.

Sesuai penyampaian Pj Sekda sambungnya, akan menyusun APBD di Jakarta yang dibantu oleh Kemendagri.