Mata Lokal Memilih
Bawaslu Papua Barat Ajak Pemprov Berkolaborasi Mengawasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024
Bawaslu Papua Barat Ajak Pemprov Berkolaborasi Mengawasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ada empat poin yang perlu diperhatikan pemda
Penulis: redaksi | Editor: Libertus Manik Allo
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Barat mengajak Pemerintah Provinsi Papua Barat berkolaborasi mengawsi proses tahapan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan serentak 2024.
Demikian ajakan itu disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Papua Barat sekaligus Koordinator Divisi (Koordiv) Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Muh Nazil Hilmie saat mengikuti Coffee Morning bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat di Swisbell, Manokwari, Papua Barat, Senin (9/1/2023).
"Kami (Bawaslu) mengajak Pemprov Papua Barat untuk berkolaborasi mengawasi tahapan pemilu dan pemilihan serentak 2024," katanya dalam rilis yang diterima tribunpapuabarat.com.
Baca juga: Kantor Persiapan Bawaslu Papua Barat Daya Diresmikan, Pj Gubernur: Ini Rencana Tuhan
Baca juga: Jumlah Anggota Bawaslu Papua Barat Daya dan 6 Kabupaten Kota Mengacu Perrpu Pemilu 2024
Selain itu, Nazil Hilmie menekankan empat poin yang menjadi perhatian penyelenggaran pemilu dan pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Papua Barat.
Pertama, pembagian daerah pemilihan (dapil) di kabupaten/kota se-Papua Barat.
"Kami harap ini menjadi perhatian pemda," ujarnya.
Kedua, pemda harus aktif memberikan imbauan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu dan pemilihan serentak 2024 mendatang.
"ASN yang dimaksud ini baik dalam pemda sampai ke kepala kampung," jelasnya.
Ketiga, meminta pemda menindak bakal calon yang sudah mulai memasang baliho di luar jadwal kampanye.
Yang terakhir, pemda diharapkan untuk terus mengefektifkan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) khususnya untuk pemilih pemula, sehingga dapat memperoleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang jelas dan sah.
"Kedepannya kami juga berharap agar di Provinsi Papua Barat dapat dilakukan pemilu dan pemilihan serentak yang lebih kondusif dan minim sengketa oleh karena kerjasama yang baik antar penyelenggara pemilu dan Pemprov Papua Barat," pungkasnya.
(*)