Rudi Moses: Pemekaran Papua Barat Daya Untungkan Golkar di Pemilu 2024, Begini Kalkulasinya

MANOKWARI, TRIBUN-PAPUABARAT.COM —  Fungsionaris Partai Golkar Papua Barat Rudi Franz Moses Timisela (45), menyebut secara politis Partai Beringin akan diuntungkan dengan pemekaran Papua Barat menjadi satu provinsi tambahan, Papua Barat Daya di Sorong.

Keuntungan politik ini terlihat dari komposisi kursi parlemen hasil pemilu legislatif 2019 lalu dan peran Golkar sebagai salah satu partai tua di Indonesia.

Menurutnya, keuntungan itu setidaknya merujuk dua asumsi faktual;

Pertama; “Kursi Golkar di Papua Barat itu ada delapan, limanya itu adalah kader Golkar yang akan pindah ke Papua Barat Daya,” kata Rudi kepada Tribun, Jumat (13/1/2023) siang.

Mantan Ketua DPD Golkar Papua Barat (2015-2019) ini, juga menilai keuntungan kedua adalah posisi Ketua DPRD itu kader Golkar (Orgenes Wonggor).

“Posisi Ketua DPRD Papua ini amat strategis secara politis dan pemerintahan, Nah ini tergantung cara mengkonsolidasikan sumber daya partai dan pengaruh parlementarian,” ujar mantan anggota parlemen tiga periode di Papua Barat ini.

Merujuk data pemilu 2019, Rudi juga optimistis, Golkar di Pemilu Februari 2024 nanti, parlemen Papua Barat Daya juga bisa jadi pemenang dan bisa jadi Ketua DPRD.

“Kalau Golkar menang pemilu di Papua Barat Daya, dan masih bisa mempertahankan kursi parlemen di Papua Barat, maka hasil pemilu 2024 Golkar masih bisa menguasai parlemen threshold nasional dan Indonesia timur,” ujar mantan calon wakil bupati Manokwari ini.

Merujuk data Golkar menjadi pemenang kedua pemilu 2019 di Papua Barat, namun meraih kursi ketua DPRD.

Dari 45 kursi parlemen Papua Barat, Golkar mengontrol 8 kursi.

Setelah pemekaran, 5 legislator provinsi dari Golkar pindah palagan pertarungan politik ke Papua Barat Daya.

Politisi Golkar itu dua dari Dapil II Kota Sorong (Max A. Hehanussa, dan Yosafat Kambu), dua Febry Jein Andjar, Nansy Prisilla Karundeng, dari Dapil Papua Barat III ( Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat), dan satu Ortis F. Sagrimdari Dapil Papua Barat IV  Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat.

Hasil suara legislator Golkar pemilu lalu di DPRD Papua Barat, rinciannnya:

1. Orgenes Wonggor, Papua Barat 1 (8.490 suara)
2. Max A. Hehanussa, Papua Barat 2 (4.522 suara)
3. Yosafat Kambu, Papua Barat 2 (3.026 suara)
4. Febry Jein Andjar Papua Barat 3, (6.502 suara)
5. Nansy Prisilla Karundeng, Papua Barat 3 (5.079)
6. Ortis F Sagrim Papua Barat 4 (6.243 suara)
7. Mafa Usnawas, Papua Barat 5 (5.054 suara)
8. Elias Lamere, Papua Barat 5 (3.371 suara)

Dari hasil rekapitulasi suara pemilu 2019 lalu, Golkar meraih 103.012 suara, Golkar dibawah Partai NasDem (109.157 suara) dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat.

Posisi ketiga PDI Perjuangan (101.713), keempat Partai Gerindra (73.961), disusul Partai Demokrat (68.147), PKB (29.843), dan PAN 26.429 suara.

Berikutnya, secara berurutan di bawah PAN terdapat Partai Perindo, PKS, Hanura, Partai Berkarya, PSI, PBB, PKPI, dan partai Garuda.

Pemerintah pusat di Jakarta, memutuskan, kuota kIursi DPRD Papua Barat menjadi 35 kursi atau berkurang 10 kursi, setelah 6 kabupaten/kotanya melebur masuk ke provinsi baru.

Jumlah kursi di Papua Barat Daya di hasil pemilu 2024 nanti, juga 35 kursi.

Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor I Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang baru diterbitkan pemerintah.

Papua Barat Daya telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI, pada Kamis (17/11/2022) lalu. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meresmikan dan melantik Pj Gubernur Papua Barat Daya, Jumat (10/12/2022) lalu.

Setelah pemekaran, ada tiga daerah pemilihan (Dapil) hilang; Papua Barat 2 (Kota Sorang), Papua Barat 3 (Kabupaten Sorong, dan Raja Ampat), sedangkan Papua Barat 4 ada tiga kabupaten (Kabupaten Sorong Selatan, Tambrauw, dan Maybrat).

Setidaknya ada 26 politisi dari 45 kursi parlemen Papua Barat yang akan ‘hengkang’ ke  Papua Barat Daya.

Mereka berasal dari 8 parpol: Golkar, PDIP, Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Hanura, Perindo.

Ini belum termasuk sekitar 6 dari 11 politisi Fraksi Otonomi Khusus (Otsus), yang berasal dari Papua Barat Daya.

Pada Pemilu 2019 Provinsi Papua Barat memperoleh alokasi sebanyak 3 kursi DPR-RI. Jatah kursi parlemen pusat dari Papua Barat Daya juga sama, 3 kursi untuk pemilu 2024 mendatang.

Daftar Dapil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat dan jumlah kursinya 35, masing-masing;

- Papua Barat 1: Kabupaten Manokwari dengan 12 kursi

- Papua Barat 2: Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan dengan 5 kursi

- Papua Barat 3: Kabupaten Teluk Bintuni dengan 5 kursi

- Papua Barat 4: Kabupaten Fakfak dengan 6 kursi

- Papua Barat 5: Kabupaten Teluk Wondama dan Kaimana dengan 7 kursi. (*)