Temui Pimpinan BNPB, Pj Bupati Maybrat Minta Dukungan Sarana dan Prasarana

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Penjabat Bupati Maybrat Bernhard Rondonuwu bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Sekwan DPRD Maybrat mendatangi kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Senin (16/1/2023).

Kedatangan mereka pun disambut oleh Tenaga Ahli BNPB Denny Herman, Kepala Pusat Pengendalian Operasi Bambang Surya, Direktur Perencanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Johni Sumbung serta Deputi Bidang Penanganan Darurat Fajar Setyawan.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Maybrat Bernhard Rondonuwu menjelaskan, tentang situasi secara geografis di Kabupaten Maybrat yang merupakan pegunungan karst serta kondisi jalanan dan curah hujan yang tidak menentu.

Baca juga: Pemkab Maybrat Siap Dukung Program 100 Hari Kerja Pj Gubernur Papua Barat Daya

Baca juga: Pemkab Maybrat Minta Kapolri dan Panglima TNI Tebalkan Personel, Pj Bupati: Itu Permintaan Rakyat

Kondisi tersebut lanjut Pj Bupati Maybrat, mengakibatkan sejumlah wilayah di kabupaten itu kerap dilanda banjir yakni, Susumuk dan Mare.

"BPBD Kabupaten Maybrat sama sekali tidak ada sarana dan prasarana untuk bisa menanggulangi becana jika terjadi di Kabupaten Maybrat," ungkap Pj Bupati Maybrat dalam pertemuan tersebut.

Terkait dengan itu, Pj Bupati Maybrat Bernhard Rondonuwu Pada memohon kepada Tenaga Ahli BNPB Denny Herman, untuk bisa memfasilitasi penyampaian permohonan sarana dan prasaran kepada Kepala BNPB.

"Kami juga menjelaskan perihal Keadaan konflik yang ada di Kabupaten Maybrat, yaitu di daerah Distrik Aifat Timur Raya dengan Aifat Selatan yang mengakibatkan masyarakat exodus ke daerah sekitar yakni, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan dan di daerah Kumurkek," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penegendalian Operasi Bambang Surya menjelaskan tentang prosedural manajemen penanggulangan bencana rehabilitasi rekonstruksi.

Baca juga: Pj Bupati Bernhard Rondonuwu Kunker ke Kemenko PMK, Bahas Keadaan Maybrat

Satu diantaranya adalah program magang pegawai BPBD daerah, agar bisa menghimpun serta memelihara data sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada suatu Daerah. 

Lanjut Bambang, dalam penyelesaian masalah di daerah Konflik, Pemkab Maybrat disarankan agar mengungkapkan status darurat konflik sosial.

"Hal itu bertujuan untuk, daerah mendapatkan perhatian dari BPBD," tuturnya.

Direktur Kesiapsiagaan Johni Sumbung pun ikut memberi masukan, tentang rehabilatasi dan rekonstruksi (RR), mensosialisasikan E-proposal, E-proposal Rehabilitasi.

"Rekonstruksi adalah aplikasi untuk memasukkan proposal/usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat," jelasnya.

Baca juga: Pj Bupati Bernhard Bahas Tapal Batas Maybrat dengan Sorong dan Sorsel di Kemendagri

Dikatakannya, aplikasi E-proposal berbasis situs web (online) dikembangkan oleh Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB guna memudahkan pemerintah daerah dalam menyampaikan proposal (dokumen usulan) secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.