Pesan Berantai Hoaks, Lambertus Jitmau Diangkat Pjs Gubernur Papua Barat Daya Ganti Muhammad Musa'ad

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Beredar informasi bahwa Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Daya, Lambertus Jitmau akan diangkat menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya menggantikan Muhammad Musa'ad.

Pesan berantai itu beredar melalui pesan singkat wattshap, dan sudah dibagikan berulang kali.

Isi pesan wattshap itu, meminta Presiden memakai hak prerogatif untuk mengangkat Lambert Jitmau sebagai Pjs Gububernur Papua Barat Daya.

Tribun juga mendapatkan pesan dengan tertanda Yunus, selaku koordinator.

Baca juga: Lama Tak Bicara Papua Barat Daya, Lambert Jitmau: Tinggalkan Perbedaan Persepsi, Dukung Pj Gubernur

"Undangan liputan pers, Forum Rakyat Papua. Sehubungan adanya beberapa kali aksi demo di Kota Sorong Papua Barat Daya meminta agar Pjs Gub Papua Barat Daya di ganti karena selama 3 Bulan gagal Pimpin Papua Barat Daya," isi pesan tersebut.

"Maka demi kepentingan pembangunan pemerintahan Papua Barat Daya Forum Rakyat Papua akan meminta ke Presiden Jokowi memakai hak prerogatifnya mengangkat Lambert Jitmau tokoh Pemekaran Papua Barat Daya menjadi Pjs Gub Papua Barat Daya," keterangan lebih lanjut.

Dalam undangan itu sudah tertera tanggal pelantikan Lambertus Jitmau sebagai Pjs Gubernur Papua Barat Daya.

"Hari / Tanggal : Selasa, 21 Maret 2023
Pukul. : 10.00 Wib
Tempat. : Depan Istana Negara".

Baca juga: Provinsi Papua Barat Daya Sah, Lambert Jitmau: Banyak Nada Sinis dan Tak Percaya

Membaca informasi itu, Lambertus Jitmau akhirnya angkat bicara.

Mantan Wali Kota Sorong dua periode itu mengatakan, kaget melihat informasi tersebut.

"Satu jam lalu saya baca informasi ini saya kaget. Saya mau nyatakan bahwa informasi itu hoaks yang dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan orang Papua," kata Lambertus Jitmau.

"Kami orang Papua tidak tahu, kalau pak Yunus tahu, ya pak Yunus saja jadi Gubernur kenapa harus sebar dan fitnah orang lain punya nama," tegasnya.

Baca juga: Pastikan DOB Papua Barat Daya Disahkan Kamis, Lambert Jitmau: Lagi di Jakarta, Undangan Sudah Keluar

Lambertus menjelaskan, dirinya sangat memahami aturan soal penempatan penjabat di suatu daerah.

Status penjabat yang pimpin suatu daerah murni berstatus aparatur sipil negara (ASN), sedangkan diirnya sudah pensiun sejak 2012 lalu.

"Saya tidak bodoh, saya ini orang yang tahu aturan. Pj Gubernur dan Bupati itu kan harus ASN murni," ujar pria asal Kabupaten Maybrat itu.

Suami Petronela Kambuaya itu mempertanyakan sosok yang mengatasnamakan Yunus ini.

Perilaku itu, dikatakannya, harus dihentikan dan tidak terjadi lagi bagi orang Papua.

"Yunus ini dimana, dan kantornya dimana, kok tiba-tiba buat undangan demo di istana. Jauh sekali," kesalnya.

(*)