BREAKING NEWS - SD YPK 19 Firdaus Manokwari Dipalang, Kepsek: Nasib 128 Murid Dipertaruhkan 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Bangunan Sekolah Dasar (SD) Yayasan Persekolahan Kristen (YPK) 19 Firdaus Arowi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dipalang pemilik hak ulayat mulai Jumat, (21/4/2023).

Akibatnya, aktivitas belajar-mengajar di SD YPK 19 Firdaus Manokwari lumpuh total pada hari pertama masuk sekolah setelah libur Lebaran, Rabu (26/4/2023).

Pantauan TribunPapuaBarat.com, di depan pintu ruang-ruang kelas satu sampai enam, ruang guru dan kantor kepala sekolah dipalang menggunakan ranting.

Kepala SD YPK 19 Firdaus Arowi, Soleman Maryen, menyebut pemalangan sekolah ini mempertaruhkan nasib 128 murid.

Baca juga: KNPI Papua Barat Sebut Aksi Pemalangan Bentuk Pembodohan Terhadap Generasi Muda Papua

Bahkan, 22 murid kelas VI terancam mengikuti ujian nasional di tenda darurat pada Senin (08/05/2023).

Soleman Maryen berharap Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Pendidikan segera mencari solusi dari polemik yang terjadi hampir 20 tahun belakangan.

"Anak-anak terpaksa dirumahkan sampai waktu yang belum dipastikan, sampai palang ini dibuka secara adat," kata Soleman Maryen kepada TribunPapuaBarat.com.

Menurutnya, pemilik ulayat lahan seluas 7350 m2 SD YPK 19 Firdaus Arowi itu adalah keluarga Meidodga Bakaro.

Sebelum pemalangan sekolah selama enam hari terakhir, ucapnya, kubu Meidodga Bakaro telah melakukan upaya perlawanan sejak 2022.

Baca juga: Bappeda Papua Barat Ungkap Kelompok Anak Usia 7-12 Paling Banyak Belum Nikmati Bangku Sekolah

Mulai dari secara paksa mengunci sekolah, meneror rumah kepala sekolah, hingga menakuti murid dengan kedatangan secara tiba-tiba membawa barang tajam.

"Setiap anak berhak untuk lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Mereka adalah masa depan kita semua," ujar Soleman Maryen dengan mata berkaca-kaca.

Ia menyebut langkah itu keluarga Meidodga Bakaro untuk mendesak pemerintah dan sekolah supaya membayar ganti rugi tanah adat, tempat SD YPK 19 Firdaus Arowi berdiri.

Ia mengungkapkan, nominal harga yang dituntut keluarga Meidodga Bakaro senilai Rp 1.470.000.000.

"Uang satu miliar rupiah, pihak sekolah dapat dari mana untuk tebus," ujar Soleman Maryen.

Baca juga: Tambang Emas Ilegal Rambah Permukiman Kampung Kwoor Tambrauw, Lemata: Rumah-rumah dan Sekolah Rusak

Ia menyebut, ganti rugi tanah adat tersebut belum dibayarkan sejak gedung SD YPK 19 Firdaus Arowi dibangun pada 2003.

Begitupun dengan status tanah yang belum memiliki surat pelepasan dari pemilik ulayat dan tidak memiliki sertifikat tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari.

Selama ini, SD YPK 19 Firdaus Arowi bersama PSW YPK Manokwari dan pemerintah Kampung Arowi telah menempuh upaya mediasi dengan keluarga Meidodga Bakaro.

Bahkan, SD YPK 19 Firdaus Arowi telah menyurat ke Bupati Manokwari Hermus Indou dan beraudiensi dengan Asisten I Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manokwari, Wanto.

Baca juga: Belasan Ribu Anak di Papua Selatan Diduga Putus Sekolah, Tak Lanjut ke SMP

"Sampai saat ini belum ketemu titik terangnya. Tong (kita) akan tetap berusaha mediasi. Entah di kantor polisi atau di balai kampung, di manapun pihak sekolah siap ketemu," kata Soleman Maryen.

Sementara itu, Kepala Kampung Arowi Yahya George Krey, mengatakan, saat Pemkab Manokwari mulai mendirikan bangunan sekolah, warga berpikir urusan tanah sudah diselesaikan.

"Sebelumnya itu anak-anak belajar di Gereja Firdaus Abasi, lalu pemerintah (Manokwari) bangun dua kelas dan akhirnya rampung 28 Juli 2003," ujar Yahya George Krey.

Ia berharap pemerintah, yang menggaungkan otonomi khusus menitikberatkan pendidikan dan kesehatan, dapat membantu penyelesaian masalah SD YPK 19 Firdaus Arowi.