Dibanding Pendidikan Berpola Asrama, Akademisi Unipa Sarankan Pemda Terapkan Sekolah Sepanjang Hari

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Setiap satuan pendidikan dari tingkat SD, SMP, hingga SMA sebentar lagi memulai tahun ajaran 2023/2024.

Akademisi dari Universitas Papua (Unipa), Agus Sumule, menyarankan agar pemerintah daerah (Pemda) di Tanah Papua, termasuk di Provinsi Papua Barat untuk mempertimbangkan pola sekolah sepanjang hari (SSH).

“Sekolah sepanjang hari berbeda dari sekolah berpola asrama,” kata Agus Sumule kepada TribunPapuaBarat.com beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan sekolah sepanjang hari, para siswa datang ke sekolah lebih pagi dari jam pelajaran dimulai.

Lalu para siswa mandi, mengenakan pakaian seragam dan sepatu, sarapan dan menerima pembinaan rohani di sekolah.

Baca juga: David Alexander Baru: Pemberian Makanan Tambahan di Sekolah Jadi Solusi Penurunan Stunting

Tepat jam sekolah dimulai, ucapnya, mereka menjalani proses belajar-mengajar seperti biasa.

“Sesudah itu mereka makan siang dilanjutkan dengan kegiatan belajar mandiri dan/atau mengerjakan pekerjaan rumah di perpustakaan sampai sore,” ujar Agus Sumule.

Ia menyebut, sebelum siswa pulang ke rumah, para peserta didik terlebih dahulu mandi, makan makanan ringan dan menyiapkan perlengkapan belajar serta pakaian seragam untuk esok hari.

Peneliti demografi Papua dan Papua Barat, itu menegaskan sistem sekolah sepanjang hari hanya bisa dilaksanakan jika mendapat dukungan dari segenap pihak.

Pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola dana pendidikan untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu, guru yang cukup didukung dengan infrastruktur memadai.

Baca juga: Pemkab Kaimana Anggarkan Rp 21 Miliar untuk Program Sekolah Gratis Siswa SD dan SMP

Dalam kerangka otonomi khusus (Otsus) Papua, dana pembangunan pendidikan berasal dari dana Otsus (1,25 persen dari plafon DAU nasional) dan DBH migas (khusus Provinsi Papua Barat), dan dana tambahan infrastruktur.

“Pemda harus memutuskan ke mana dana pendidikan mesti difokuskan. Apakah memberi beasiswa bagi sejumlah orang, namun memakan dana yang sangat besar, atau kepada banyak anak yang tidak bersekolah?” ujarnya.

Ia mengungkapkan, SSH perlu dilengkapi dengan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus), loker atau lemari kecil tempat seragam atau pakaian, sepatu, perlengkapan mandi dan buku-buku siswa.

Selain itu, sekolah juga perlu melengkapi dapur, kamar makan dan peralatannya. Serta, perpustakaan dan perlengkapannya.

Infrastruktur seperti listrik, air bersih, telekomunikasi atau internet dan sanitasi lingkungan.

Baca juga: 40.000-an Anak Tak Sekolah dan Kekurangan Guru di Papua Barat, Ini Saran Akademisi Unipa ke Pemda

Menurut Agus Sumule, untuk memwujudkan sekolah sepanjang hari, niscaya membutuhkan dukungan kelompok-kelompok warga kampung.

Khususnya kaum perempuan yang secara bergantian membantu memasak dan mencuci atau menyetrika pakaian siswa, terutama murid SD.

“Perlu dana untuk honorarium pendamping, makanan tambahan bagi para murid, bahan makanan terutama berasal dari para orang tua di kampung,” kata dosen ilmu kependudukan Fakultas Pertanian Unipa itu.

Agus mengungkapkan, di seluruh Tanah Papua, Kabupaten Sorong Selatan di Papua Barat Daya sudah mengamini sebagai uji coba terobosan sekolah sepanjang hari.

Setelah melalui beberapa tahapan dulu sebelumnya, seperti sensus kampung untuk membedah permasalahan pendidikan dan kesiapan daerah menjalankan sekolah sepanjang hari.