40.000-an Anak Tak Sekolah dan Kekurangan Guru di Papua Barat, Ini Saran Akademisi Unipa ke Pemda

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Guna mencetak generasi Papua Barat yang siap mengisi era Indonesia Emas 2045, akademisi Universitas Papua (Unipa), Agus Sumule, menyarankan pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah konkret di dunia pendidikan.

Ia menyebut reformasi dan gebrakan itu sebenarnya mesti telah dimulai dari 2022 hingga 2042.

“Keberhasilan pembangunan suatu daerah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi kualitas kualitas SDM di daerah itu,” ujar Agus Sumule kepada TribunPapuaBarat.com di Manokwari, Selasa (21/6/2023).

Penelti demografi Papua dan Papua Barat, itu menyarankan agar pemprov dan pemkab se-Tanah Papua mengadakan pembahasan khusus untuk membedah situasi pendidikan kontemporer.

Topik yang dibahas, ucapnya, di antaranya soal berapa banyak dan persebaran penduduk usia sekolah di provinsi/kabupaten/kota yang tidak bersekolah.

Baca juga: BREAKING NEWS - Ada Dugaan Pungutan Liar di Sekolah Negeri, Ini Respons Dinas Pendidikan Kaimana

Dalam penelitian Agus Sumule, terkuak ada lebih dari 600.000 anak Papua yang tidak bersekolah sesuai dengan kelompok usianya.

Di Papua Barat dengan tujuh kabupaten, total ada 40.329 anak tidak bersekolah, mulai dari tingkat SD sebanyak 14.636, SMP ada 15.502 dan SMA/SMK sebanyak 10.192.

Kabupaten Manokwari berpredikat sebagai kabupaten dengan jumlah anak tidak sekolah terbanyak, yakni mencapai 12.204.

“Mesti dibahas juga bagaimana tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas dan peluang mereka memperoleh pekerjaan,” kata dosen ilmu kependudukan Fakultas Pertanian Unipa itu.

Ia mengatakan, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk dewasa di Papua Barat hanya sebatas 7,56 tahun atau setara masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Baca juga: Tanah Papua: Kurang 20 Ribu Guru, 620 Ribu Anak Putus Sekolah

Mirisnya, kata dia, RLS penduduk dewasa di Kabupaten Pegunungan Arfak tak sampai enam tahun atau tamat sekolah dasar, yakni 5,12 tahun.

“Kalau tamat SD saja kita, saudara-saudara kita orang asli Papua ini, mau lamar pekerjaan bagaimana? Pastilah non-OAP yang akan mengisi kalau begitu,” ujar Agus Sumule.

Di samping itu, ia menyarankan pemerintah daerah untuk mempertajam fokus pada ketersediaan guru yang bermutu dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki situasi ini.

“Belajar bisa di mana saja, di bawah pohon pun bisa, asalkan ada gurunya. Kalau tidak ada guru, pendidikan tidak bisa jalan,” katanya.