Soal Bahas Pendanaan Pilkada 2024 Bersama KPU Papua Barat, Begini Respons Thamrin Payapo

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat segera menggelar pertemuan dengan KPU untuk membahas kesiapan penganggaran Pilkada 2024.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat, Rosa M Thamrin Payapo, untuk merespons usulan KPU Papua Barat terkait pendanaan bersama Pilkada 2024 di Provinsi Papua Barat. 

"Untuk agenda bersama KPU Papua Barat sudah kami siapkan, direncanakan di atas tanggal 10 Juli 2023," kata Thamrin Payapo kepada wartawan di Manokwari Rabu (5/7/2023). 

Ia menuturkan, Kesbangpol Papua Barat juga telah berkonsolidasi di 7 KPU terkait dengan pendanaan bersama pada Pilkada 2024. 

"Kami sudah mendahului dengan KPU 7 Kabupaten, sementara dengan KPU Provinsi kami agendakan di atas tanggal 10 Juli," ujarnya sembari enggan menyebutkan kepastian waktu dimaksud.

Baca juga: Pemkab Manokwari Belum Anggarkan Dana Pengamanan Pilkada, Ini Penyebabnya

Sebelumnya, pascapleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi Papua Barat, harapan yang sama kembali dilontarkan ketua KPU Papua Barat, Paskalis Semunya. 

"Kami masih terus komunikasi dengan Pemprov terkait agenda pertemuan dalam rangka pembahasan pendanaan bersama Pilkada 2024," kata Paskalis Semunya belum lama ini. 

Ia menyebut estimasi KPU Papua Barat tentang anggaran Pilkada 2024 senilai Rp 280 miliar belum dibahas bersama Pemprov Papua Barat dan Pemda 7 kabupaten. 

"Artinya, Rp 280 miliar anggaran Pilkada 2024 tersebut adalah estimasi KPU yang akan dipresentasikan kepada Gubernur dan para Bupati se-Papua Barat," ujarnya. 

Baca juga: Para Pj Gubernur Harus Mundur Jauh Hari Jika Ingin Maju di Pilkada 2024

Ia menjelaskan, bahwa dari presentasi tersebut akan diperoleh masukan ataupun arahan dari para kepala daerah untuk menuju pada kesempatan pendanaan bersama. 

Bagi Paskalis Semunya, hal ini menjadi penting dan harus segera digelar karena tahapan Pemilu terus berjalan dan pelaksanaan Pilkada 2024 pembiayaannya bersumber dari APBD.

"Harus segera dibahas, karena Pemilihan Gubernur (Pilgub) menggunakan APBD Provinsi sementara Pemilihan Bupati (Pilbup) menggunakan APBD masing-masing kabupaten," ujar Paskalis Semunya.