Dinas PUPR Papua Barat: Pembangunan Jaringan Pipa Air Minum Sering Terhambat Hak Wilayah

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Pembangunan jaringan perpipaan sambungan rumah (SR) sistem penyediaan air minum (SPAM) di Papua Barat sering terhambat hak wilayah.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Papua Barat Eduardus Heleseren, saat diwawancarai di Kantor Dinas PUPR Papua Barat, Rabu (23/8/2023).

Maka dari itu, ia meminta masyarakat bersikap kooperatif selama pembangunan jaringan perpipaan SR SPAM.

Baca juga: Semester 1 2023, Dinas PUPR Papua Barat Sudah Bangun Jaringan Perpipaan Air Minum di Lima Kabupaten

Baca juga: Dinas PUPR Papua Barat Ungkap Kendala Bangun Jaringan Pipa Air Minum di Fakfak

Lantaran, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar dan penyediaan air minum yang layak merupakan amanat konstitusi.

“Saat kita sudah mau bangun sering terkendala hak ulayat sehingga butuh pendekatan ekstra ke masyarakat,” ujar Eduardus Heleseren.

Ia mengaku, sering terhambatnya pekerjaan pembangunan air minum, ini menyumbang realisasi proyek bidang cipta karya kerap tidak maksimal di akhir tahun.

Padahal, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan standar pelayanan minimal Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Papua Barat.

Di sisi lain, ia pun menyayangkan bahwa di Papua Barat, khususnya di Manokwari, berlimpah potensi sumber air baku yang layak untuk minum tanpa pengolahan.

Tetapi, masyarakat masih kesulitan menikmati air minum tersebut dari rumah mereka.

Oleh sebab itu, pembangunan  jaringan perpipaan SR merupakan suatu keniscayaan.

Baca juga: Dinas PUPR Papua Barat Ungkap Kendala Bangun Jaringan Pipa Air Minum di Fakfak

“Bidang Cipta Karya PUPR (Papua Barat) siap membangun, walaupun dengan anggaran yang terbatas,” tuturnya.

“Pekerjaan pembangunan air minum dilakukan di semua kabupaten se-Papua Barat,” tambahnya.

Ia menyebut, rata-rata di tiap kabupaten dibangun 30-40 SR tergantung kebutuhan dan kemampuan anggaran.

Ia membeberkan, pagu anggaran penyediaan air minum di tiap kabupaten bervariasi. Mulai dari Rp 1 miliar, 1,5 miliar hingga 2,5 miliar.

Sementara di Kabupaten Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat, pagu anggaran penyediaan air minum mencapai lebih dari Rp 6 miliar.