KPK: Keterlibatan Responden SPI di Manokwari Selatan Sangat Rendah

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANSEL - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring Pencegahan Korupsi melakukan monitoring pelaksanaan survei penilaian integritas (SPI) 2023 di Kabupaten Manokwari Selatan. 

Budi Cahyono, Ketua Tim Tenaga Ahli SPI Direktorat Monitoring pencegahan korupsi KPK RI, Budi Cahyono mengatakan, tujuan kunjungannya ke Manokwari Selatan dalam rangka monitoring untuk evaluasi pelaksanaan SPI 2023.

"Kunjungan kami kesini dalam rangka melihat cara pengambilan data. Sekaligus melihat respon masyarakat terhadap penggunaan layanan survei penilaian integritas (SPI)," katanya, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: KPK Sebut Banyak Proyek Mangkrak di Tanah Papua Akibat Kolusi

Baca juga: KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Papua Tersangka Kasus Suap dan Gratifikasi Senilai Rp 300 Juta

Survei penilaian integritas dilaksanakan untuk memetakan potensi korupsi dari suatu wilayah.

Melalui informasi diberikan pegawai internal di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) dan eksternal. Salah satunya, pengguna layanan pemda. 

Hasil dari penilaian respon tersebut akan menghasilkan suatu indeks, untuk menjadi ukuran kinerja anti korupsi di suatu wilayah.

"Ketika mendapatkan pesan WhatsApp bertuliskan SPI 2023 centang hijau. Yakin bahwa pesan tersebut dari KPK tidak perlu takut untuk mengisi," jelasnya.

Setiap tanggapan diberikan para responden dalam penilaian SPI tersebut bersifat rahasia. 

"Kita tidak akan memberitahukan kepada bupati atau kepala dinasnya siapa menjadi responden. Ini merupakan, upaya dari komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk mereduksi anti korupsi," tuturnya.

Dengan adanya SPI ini diharapkan kedepan pencegahan korupsi lebih meningkatkan lagi.

Lanjut dia, untuk responden survei penilaian integritas di manokwari Selatan masih sangat rendah.

Oleh sebab itu, sosialisasi yang dilakukan ini sebagai  bagian dari upaya meningkatkan responden.

"Supaya banyak lagi responden ikut dalam penilaian integritas," ucapnya.

Diungkapkannya, untuk responden di Manokwari Selatan ditargetkan 20 persen dari populasi internal pegawai (ASN) dan non-Asn di lingkungan Pemda Mansel.

"Ini karena kita masih belajar. Kami dari KPK memberikan evaluasi dorongan supaya respondennya lebih tinggi," katanya.

(*)